Tanggapi Hasto PDIP, Demokrat: Banyak Rakyat Kangen Era SBY

"Saat mereka bisa hidup enak, tidak susah seperti sekarang. Kemiskinan turun drastis, pengangguran turun secara signifikan," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Oktober 2021.

Sepuluh tahun pemerintahan SBY menjadi presiden, lanjut Herzaky, penduduk miskin berhasil dikurangi sebanyak 8,42 juta jiwa, atau 842 ribu per tahunnya. Sedangkan lima tahun pertama pemerintahan Joko Widodo, sebelum pandemi melanda, hanya mampu mengurangi 2,94 juta penduduk miskin, atau 588 ribu per tahun.

Begitu pula dengan pengangguran. Selama pemerintahan SBY, pengangguran berkurang sebanyak 3,01 juta orang. Atau, 301 ribu orang per tahun. Jauh di atas era Jokowi, yang hanya mampu mengurangi pengangguran 140 ribu selama lima tahun, atau 28 ribu saja per tahun.

Apalagi pasca pandemi Covid-19 ini. Jumlah pengangguran dan kemiskinan melonjak drastis. "Wajar saja kalau banyak rakyat kangen era Bapak SBY dan Demokrat," ujarnya.

Dia berharap pemerintahan Joko Widodo bisa memanfaatkan waktu tersisa selama tiga tahun ini, untuk bisa mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin sebanyak mungkin.

"Lagi pula, kalau bahas-bahas kecurangan pemilu, jelas-jelas yang tertangkap tangan sedang menyuap komisioner KPU itu kan kader PDIP di Pemilu 2019," kata dia.

Herzaky menyinggung salah satu kader PDIP, Harun Masiku, masih buron sampai dengan saat ini. Belum lagi, kata dia, kasus korupsi bansos yang melibatkan kader PDIP Juliari Batubara.

"Saran kami, mari kita isi ruang publik, dengan narasi-narasi positif berdasarkan data dan fakta, untuk
ikut mengedukasi dan memberikan teladan untuk masyarakat. Jangan malah ikut-ikut menyebarkan tuduhan tak berdasar, apalagi kabar bohong dan fitnah," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya bangga dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Dia menyinggung pemerintahan sebelumnya.

"Berbeda dengan pemerintahan sepuluh tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," ucapnya lewat keterangan tertulis, dikutip Jumat, 22 Oktober 2021.