TEMPO.CO, Jakarta - Mengapa Soeharto, yang pada saat peristiwa itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, tidak ikut diculik operasi G30S?

Koran Tempo pada tanggal 5 Oktober 2009 pernah menerbitkan laporan khusus berjudul “Untung dan Jejaring Diponegoro”. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa Soebandrio, Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri/Kepala Badan Pusat Intelijen, mengelaborasi “Cornell Paper” milik Ben Anderson dan Ruth McVey, sebuah publikasi ilmiah yang merinci peristiwa G30S.

Subandrio sepakat dengan “Cornell Paper” bahwa gerakan G30S merupakan peristiwa internal Angkatan Darat dan terutama menyangkut Komando Daerah Militer Diponegoro. Tetapi, menurut Subandrio, meski sama-sama berasal dari Diponegoro, terdapat trio untuk dikorbankan, yaitu Soeharto, Untung, dan Latief. Selain itu, juga ada trio untuk dilanjutkan, yaitu Soeharto, Yoga Soegama, dan Ali Moertopo.

Dari kedua trio tersebut, akan terlihat baik pelaku gerakan maupun pihak yang menumpasnya berasal dari komando daerah militer yang sama, yaitu Kodam Diponegoro. Hal ini juga menjelaskan mengapa gerakan G30S hanya terjadi di Jakarta dan wilayah Kodam Diponegoro, yaitu Semarang dan Yogyakarta, sehingga dapat dipadamkan dalam hitungan hari.

Selain itu, asal komando daerah militer yang sama juga menjadi alasan mengapa Soeharto tidak masuk dalam daftar orang yang diculik. Ia dianggap sebagai kawan, minimal bukan musuh. Apalagi, Soeharto dan Latief pernah sama-sama ikut dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Hal ini juga diakui oleh Latief dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer. “... karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran,” kata Latief seperti dikutip oleh Tempo dari buku Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan, dan Petualang.

Sayangnya, asumsi Latief yang menganggap Soeharto loyalis Soekarno sehingga dapat menetralisir situasi, ternyata meleset ketika ia melaporkan peristiwa pembunuhan para jenderal ke Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, 30 September 1965. Saat itu, Soeharto sedang menjaga anak bungsunya, Tommy, yang dirawat karena luka bakar.

“Tetapi perhitungan kami itu meleset. Tidak tahunya, Soeharto sudah punya planning sendiri. Soepardjo adalah anak buah langsung Jenderal Soeharto, sebagai Panglima Komando Tempur II. Dan semua teman-teman, termasuk yang ada di divisi Diponegoro, mendapat jabatan penting dari Jenderal Soeharto,” kata Latief seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 16 April 2000.

Latief kemudian berkesimpulan bahwa Soeharto terlibat dalam G30S. Kesimpulan ini ia tarik ketika memberi laporan kepada Soeharto tentang adanya Dewan Jenderal pada 28 September 1965 dan laporan bahwa para jenderal akan dihadapkan kepada Presiden pada 30 September 1965, yang ditanggapi secara dingin oleh Soeharto.

Alih-alih menghadap Soekarno, Soeharto justru memerintahkan tiga jenderal untuk meminta Surat Perintah 11 Maret. “Ini tindakan insubordinasi. Soeharto melakukan kudeta," kata Latief salah satu pimpinan operasi G30S.

NAUFAL RIDHWAN ALY

Baca juga: Letkol Untung Pemimpin Operasi G30S, Peraih Bintang Sakti dari Presiden Sukarno