TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengungkap alasan pihaknya menawari pegawai tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke instansi lain. Dia mengatakan KPK hanya memfasilitasi adanya permintaan penyaluran itu.

“Tugas kami mengurusi jikalau ada permintaan. Nah, permohonan itu yang kami urusi,” kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu, 15 September 2021.

Ketua KPK menyadari bahwa para pegawai yang akan diberhentikan itu memiliki tanggung jawab ke anak dan istri. Dia menghormati bila ada yang menolak penyaluran itu. “Itu hak pribadi, kami tidak bisa memaksa,” kata dia.

Dia mencontohkan mengenai tawaran untuk 24 pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan. Dia bilang KPK menghargai 6 orang yang menolak untuk mengikuti program tersebut. “Kami tidak menawarkan atau meminta, tapi menampung kalau ada keinginan,” tutur Firli Bahuri.

Salah satu pegawai KPK yang tak lolos TWK, Giri Suprapdiono, mengatakan pegawai tidak pernah meminta disalurkan ke instansi lain. Dia mengatakan justru pimpinan yang proaktif menawarkan program itu.

Menurut dia, tawaran itu diberikan di saat yang tidak tepat. Seharusnya, tutur Giri, pimpinan KPK fokus pada temuan Komnas HAM dan Ombudsman yang menemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan TWK. “Tawaran ke BUMN adalah peluang bagus untuk membangun antikorupsi di korporasi, namun harus dilakukan di waktu, proses yang tepat,” ujar dia.

Baca juga: KPK Pecat 57 Pegawai per 30 September, Ini Daftar Lengkapnya