Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Pecat 57 Pegawai per 30 September, Ini Daftar Lengkapnya

Reporter

image-gnews
Penyidik senior KPK Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media terkait surat pelaporan di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat
Penyidik senior KPK Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media terkait surat pelaporan di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyatakan akan memberhentikan 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) mulai 30 September 2021.

“Memberhentikan dengan hormat 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Rabu, 15 September 2021.

Alex mengatakan KPK juga akan memberhentikan 6 orang pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK, namun menolak mengikuti pendidikan pelatihan. Mereka juga akan diberhentikan pada 30 September 2021. Berikut adalah daftar mereka yang akan meninggalkan gedung merah putih di akhir bulan ini:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

1. Sujanarko (Direktur pjkaki, masuk masa pensiun)   
2.  Ambarita Damanik (Kasatgas penyidik)     
3.  Arien Winiasih (mantan Plh Korsespim)
4.  Chandra Sulistio Reksoprodjo (Kepala Biro Sdm)
5.  Hotman Tambunan (Kasatgas  Pendidikan dan Pelatihan)     
6.  Giri Suprapdiono (direktur  sosialisasi dan kampenye antikorupsi)   
7.  Harun Al Rasyid (Kasatgas  Penyelidik) 
8.  Iguh Sipurba (Kasatgas  Penyelidik)     
9.  Herry Muryanto (Deputi  Bidang  Kordinasi Supervisi)   
10. Arba'a Achmadin Yudho Sulistyo (Kabag Umum) 
11. Faisal (Litbang)   
12. Herbert Nababan (penyidik)       
13. Afief Yulian Miftach (Kasatgas  Penyidik)     
14. Budi Agung Nugroho (Kasatgas  Penyidik)     
15. Novel Baswedan (Kasatgas  Penyidik)     
16. Novariza (Fungsional  Pjkaki)   
17. Sugeng Basuki (Korsup)        
18.  Agtaria Adriana (Penyelidik)       
19.  Aulia Postiera (Penyelidik)       
20.  M Praswad Nugraha (Penyidik)       
21. March Falentino (Penyidik)       
22. Marina Febriana (Penyelidik)       
23. Yudi Purnomo (Ketua  WP,  Penyidik)   
24. Yulia Anastasia Fu'ada (Fungsional  PP LHKPN)   
25. Andre Dedy Nainggolan (Kasatgas  Penyidik)     
26. Airien Marttanti Koesniar (Kabag  Umum)     
27. Juliandi Tigor Simanjuntak (Fungsional  Biro  Hukum)   
28. Nurul Huda Suparman (Plt Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja Dan Risiko)
29. Rasamala Aritonang (Kabag  Hukum)     
30. Farid Andhika (Dumas)       
31. Andi Abdul Rachman Rachim (Fungsional  Gratifikasi)      
32. Nanang Priyono (Kabag  SDM)     
33. Qurotul Aini Mahmudah (Dit Deteksi Dan Analisis Korupsi)
34. Rizka Anungnata (Kasatgas  Penyidik)     
35. Candra Septina (Litbang/Monitor)       
36. Waldy Gagantika (Kasatgas  Dit  Deteksi) 
37. Heryanto (Pramusaji,  Biro  Umum)   
38. Wahyu Ahmat Dwi Haryanto (Pramusaji,  Biro  Umum)   
39. Dina Marliana (Admin  Dumas)     
40. Muamar Chairil Khadafi (Admin  Dumas)     
41. Ronald Paul Sinyal    (Penyidik)         
42. Arfin Puspomelistyo (Pengamanan  Biro  Umum)   
43. Panji Prianggoro (Dit.  Deteksi  dan  Analisis Korupsi)
44. Damas Widyatmoko (Dit. Manajemen  Informasi)   
45. Rahmat Reza Masri    (Dit. Manajemen  informasi)   
46. Anissa Rahmadhany  (Fungsional  Jejaring  Pendidikan)   
47. Benydictus Siumlala Martin Sumarno (Fungsional  Peran  Serta  Masyarakat)  
48. Adi Prasetyo (Dit PP LHKPN)   
49. Ita Khoiriyah  (Biro  Humas)     
50. Tri Artining Putri (Fungsional  Humas)  
51. Christie Afriani  (Fungsional  Pjkaki)      
52. Nita Adi Pangestuti (Dumas)       
53. Rieswin Rachwell (Penyelidik)       
54. Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan (Fungsional  Biro  SDM)   
55. Wisnu Raditya Ferdian (Dit Manajemen Informasi)   
56. Erfina Sari (Biro  Humas)      
57. Darko Pengamanan  (Biro  Umum)

Baca juga: Dipecat dari KPK, Novel Baswedan: Sejarah akan Mencatat Kami Berbuat Baik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

2 jam lalu

Mantan Walikota Banjar, Herman Sutrisno dan Direktur CV. Prima, Rahmat Wardi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Desember 2021. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman Kota Banjar, Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan penerimaan gratifikasi.  TEMPO/Imam Sukamto
Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

KPK telah menyetorkan cicilan uang pengganti dari eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno sebesar Rp 958 juta ke kas negara.


Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

15 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

MAKI menilai langkah Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung sebagai pujian untuk jaksa agung.


Kasus Dugaan LHKPN Janggal Wali Kota Pangkalpinang, KPK Dituntut Transparan

16 jam lalu

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil dan istri Monica Haprinda. (Instagram)
Kasus Dugaan LHKPN Janggal Wali Kota Pangkalpinang, KPK Dituntut Transparan

Aktivis antikorupsi mendesak KPK melakukan supervisi atas kejanggalan LHKPN Wali Kota Pangkalpinang karena aparat hukum daerah terkesan tidak berani.


Pengamat: Kasus Pungli di Rutan KPK Seharusnya Ditangani oleh Kepolisian

23 jam lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Pengamat: Kasus Pungli di Rutan KPK Seharusnya Ditangani oleh Kepolisian

Seharusnya penanganan pungli di Rutan KPK diproses oleh kepolisian dan tidak diselesaikan secara internal oleh KPK.


KPK Kembali Sita 3 Tanah Milik Eks Kepala Bea Cukai Andhi Pramono di Kepulauan Riau

1 hari lalu

Andhi Pramono. Istimewa
KPK Kembali Sita 3 Tanah Milik Eks Kepala Bea Cukai Andhi Pramono di Kepulauan Riau

KPK kembali menyita tiga aset yang diduga milik tersangka Andhi Pramono dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.


Cegah Pungli di Rutan, Pimpinan KPK Usulkan Aturan Tahanan di Rutan Dilonggarkan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa, Direktur Penindakan Asep Guntur Rahayu (kiri) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), menghadirkan 15 orang petugas Rutan KPK resmi memakai rompi tahanan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Cegah Pungli di Rutan, Pimpinan KPK Usulkan Aturan Tahanan di Rutan Dilonggarkan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengusulkan aturan tahanan di rutan dilonggarkan agar tidak lagi terjadi pungli.


KPK Panggil 6 Saksi dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR

1 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Panggil 6 Saksi dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR

KPK memanggil 6 saksi dalam kasus pemeriksaan dugaan korupsi rumah jabatan anggota DPR.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

1 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Johan Budi Gagal ke Senayan Lagi, Simak Riwayat Kariernya

1 hari lalu

Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi memberikan keterangan pers terkait pengadaan gorden di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Sebelumnya, Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Johan Budi Gagal ke Senayan Lagi, Simak Riwayat Kariernya

Sejumlah inkumben terempas dari Senayan, salah satunya Johan Budi Sapto Pribowo di dapil Jawa Timur VII


15 Tersangka Pungli Rutan Ditahan, IM57+ Institute Anggap Korupsi di KPK Sistemik

1 hari lalu

Koordinator IM57+ M. Praswad Nugraha bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (kanan) dan advokat Saor Siagian (kiri) dalam konferensi pers
15 Tersangka Pungli Rutan Ditahan, IM57+ Institute Anggap Korupsi di KPK Sistemik

Dia berkata korupsi sudah terjadi secara sistemik di internal KPK dan ini cara pandang utama yang harus dilihat masyarakat