Amnesty International Dukung 7 September Jadi Hari Pembela HAM Nasional

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Eko Ari Wibowo

Selasa, 7 September 2021 16:58 WIB

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengantarkan ribuan kartu pos bergambar mendiang Munir untuk Presiden Joko Widodo di Kantor Sekertariat Negara, Jakarta, 17 Januari 2017. Dalam ribuan kartu pos tersebut terdapat sejumlah tanda tangan masyarakat dari 20 daerah di Indonesia. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia, mendukung usulan penetapan tanggal 7 September sebagai Hari Pembela HAM Nasional dan penetapan Hari Perjuangan Pembela HAM Indonesia. Hal ini diusulkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

"Namun, kami menggarisbawahi bahwa hal ini tidak akan memiliki dampak apapun terhadap penegakan hak asasi manusia jika tidak dibarengi dengan langkah nyata untuk melindungi kerja-kerja pembela HAM, termasuk mengusut tuntas kasus pembunuhan pembela HAM seperti Munir, yang dibunuh tepat di tanggal ini, 17 tahun lalu," kata Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 September 2021.

Wirya mengatakan tragedi pembunuhan dan juga jasa-jasa Munir selama hidupnya harus selalu dikenang. Penetapan tanggal kematiannya sebagai Hari Pembela HAM Nasional menjadi salah satu cara untuk memastikan agar hal yang sama tidak akan terulang lagi.

"Karena itu, akan sangat ironis jika Hari Pembela HAM Nasional dicanangkan namun tidak ada langkah nyata untuk melindungi para pembela HAM," kata dia.

Ia mendorong adanya langkah yang lebih konkret yang mampu menuntaskan segala bentuk ancaman, kekerasan, maupun pembunuhan terhadap pembela HAM. Dalam kasus Munir, Amnesty bersama Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mendesak Komnas HAM mengambil langkah penting untuk melawan impunitas bagi pelaku serangan terhadap pembela HAM dengan menetapkan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

Advertising
Advertising

"Penetapan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat dapat menjadi momentum perwujudan perlindungan para pembela HAM. Ini penting mengingat kekerasan terhadap pembela HAM terus berlanjut," kata Wirya.

Dari catatan Amnesty, sepanjang 2021 setidaknya ada 99 kasus serangan terhadap pembela HAM di Indonesia, dengan total 267 korban. Wirya mengatakan pihak berwenang wajib menyelidiki kasus-kasus ini dengan segera, komprehensif, independen, imparsial, dan efektif. Mereka yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan. "Negara juga harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan-serangan seperti ini terus berulang," kata Wirya.

Baca: Amnesty: Kasus Pembunuhan Munir Harus Digolongkan Sebagai Kejahatan Luar Biasa

HAMMunirAmnestyPelanggaran HAMKomnas HAM

Berita terkait

ASEAN Diminta Majukan HAM di Kawasan

2 jam lalu

ASEAN Diminta Majukan HAM di Kawasan

ASEAN menghadapi tantangan ketidakadilan global, kemunduran dalam penegakan HAM, dan penerapan hukum internasional yang tebang pilih.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

21 jam lalu

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

Ketua FPI menyinggung peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin. Berikut kilas balik peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Natalius Pigai, dari Juru Parkir hingga Jadi Menteri HAM

1 hari lalu

Perjalanan Natalius Pigai, dari Juru Parkir hingga Jadi Menteri HAM

Di rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR, Natalius Pigai menyebut dirinya pernah menjadi juru parkir

Baca Selengkapnya

Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

3 hari lalu

Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

Natalius Pigai, Menteri HAM yang baru menjabat, langsung memicu sorotan publik dan DPR dengan usulan anggaran fantastis dan lainnya, apa saja?

Baca Selengkapnya

Sorotan terhadap Natalius Pigai: Tanggapan Soal Anggaran Rp20 Triliun hingga Tambahan Pegawai

4 hari lalu

Sorotan terhadap Natalius Pigai: Tanggapan Soal Anggaran Rp20 Triliun hingga Tambahan Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai, terus menjadi sorotan. Bermula sejak ia mengusulkan permintaan mendapat anggaran sebanyak Rp20 triliun

Baca Selengkapnya

Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali

4 hari lalu

Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali

PT BTIIG adalah perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di Morowali dengan membangun kawasan industri bernama Huabao Industrial Park.

Baca Selengkapnya

Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

4 hari lalu

Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.

Baca Selengkapnya

Menteri HAM Natalius Pigai Minta Tambahan Pegawai, Ini Respons Komisi XIII DPR

4 hari lalu

Menteri HAM Natalius Pigai Minta Tambahan Pegawai, Ini Respons Komisi XIII DPR

Menteri HAM Natalius Pigai menuturkan tambahan pegawai harus dibarengi dengan penambahan anggaran.

Baca Selengkapnya

Menteri HAM Minta Tambahan Pegawai dari 188 Menjadi 2.544 Orang, Butuh Rp 1,2 Triliun

5 hari lalu

Menteri HAM Minta Tambahan Pegawai dari 188 Menjadi 2.544 Orang, Butuh Rp 1,2 Triliun

Menteri HAM, Natalius Pigai, meminta tambahan pegawai di kementerian yang dipimpinnya dari 188 pegawai menjadi 2.544 pegawai

Baca Selengkapnya

DPR Tagih Keseriusan Prabowo dalam Penegakan HAM

5 hari lalu

DPR Tagih Keseriusan Prabowo dalam Penegakan HAM

DPR akan tetap menagih keseriusan Prabowo dalam penegakan HAM

Baca Selengkapnya

Rekomendasi