Menaker Nilai Presidensi G20 Indonesia 2022 Momentum Kemajuan Ketenagakerjaan

Selasa, 7 September 2021 10:39 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

INFO NASIONAL -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pimpinan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan agar mempersiapkan agenda G20 Employment Working Group (EWG) dan Labour and Employment Ministerial Meeting (LEEM) Presidensi Indonesia Tahun 2022 secara optimal. "Kita harus memastikan seluruh persiapan dapat dilakukan dengan baik," ujarnya, Senin 6 September 2021.

Menurut Ida, presidensi G20 Indonesia tahun 2022 merupakan momentum yang baik bagi Indonesia untuk dapat menunjukkan komitmen memajukan bidang ketenagakerjaan. "Terlebih lagi isu ketenagakerjaan merupakan isu utama yang selalu dibahas di setiap presidensi sejak tahun 2014," katanya.

Dia pun meminta agar segera dibentuk tim kepanitiaan khusus penyelenggaraan G20 di lingkungan Kemnaker sebagai wadah koordinasi persiapan substansi maupun teknis persidangan G20. Selain itu juga koordinasi lintas K/L Working Groups G20 Indonesia, Engagement Groups G20 Indonesia, maupun koordinasi dengan Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang telah ditetapkan melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2021.

Salah satu indikator keberhasilan Presidensi G20 Indonesia, kata Ida, adalah terselenggaranya setiap pertemuan sesuai dengan linimasa. Sebab itu, dia berharap pihak-pihak yang terlibat bersama-sama menunjukkan komitmen penuh agar setiap pertemuan dapat diselenggarakan sesuai dengan agenda dan waktu yang telah ditetapkan.

Disamping itu, keberhasilan penyelenggaraan setiap pertemuan juga tidak terlepas dari kerja sama yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat. "Saya berharap kita dapat terus melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan tim yang terlibat dalam penyelenggaraan G20 bidang ketenagakerjaan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional," ujar Ida. (*)

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

6 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

18 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

18 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

23 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

47 hari lalu

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.

Baca Selengkapnya

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

48 hari lalu

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

49 hari lalu

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

51 hari lalu

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

Kemnaker menegaskan perusahaan Ojol wajib memberikan THR Idulfitri 2024 kepada para pekerjanya, termasuk pengemudi serta kurir.

Baca Selengkapnya

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

51 hari lalu

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

Kemnaker mengimbau pengusaha membayar THR maksimal sepekan sebelum Lebaran. Simak cara melaporkan pengusaha yang belum memberikan THR berikut ini.

Baca Selengkapnya

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

51 hari lalu

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

Menaker Ida Fauziyah menegaskan agar perusahaan mematuhi ketentuan THR bagi pekerja dan buruh. Dia mengatakan, THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha.

Baca Selengkapnya