TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pemerintah menjelaskan secara rinci aturan-aturan baru dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 4 yang menjadi sorotan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian ialah aturan makan di warung maksimal 20 menit.

Menurut Puan, pemerintah harus bisa menjelaskan secara rinci mengapa aturan batasan waktu makan itu bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan.

"Kemudian soal teknik pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan secara rinci," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Juli 2021.

Aturan durasi makan selama 20 menit di warung makan ini menuai sorotan masyarakat. Publik mempertanyakan siapa yang akan mengawasi maupun menegakkan aturan di warung makan tersebut. Banyak yang kemudian merespons dengan membuat meme dan menyebarkannya di media sosial.

Menurut Puan, aturan itu bisa berakhir menjadi lelucon di tengah masyarakat jika tidak dijelaskan secara rinci. Dia juga khawatir hal ini malah menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar politikus PDIP ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui aturan makan di tempat selama 20 menit terdengar lucu. Namun dia mengklaim aturan itu dibuat dengan sejumlah pertimbangan. Menurut Tito, sejumlah negara sudah lama memberlakukan ketentuan tersebut.

Tito mengatakan teknis pelaksanaan aturan ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Selain itu, Tito meminta masyarakat memahami dan mematuhi pembatasan dalam PPKM Level 4. "Tolong masyarakat juga bisa memahami kenapa perlu ada batas waktu tersebut. Prinsipnya saya kira 20 menit cukup bagi kita untuk makan di suatu tempat," kata Tito Karnavian pada Senin, 26 Juli kemarin.

Lebih lanjut, Puan Maharani mengatakan, perubahan atau penyesuaian kebijakan yang kerap kali dilakukan pemerintah menyangkut PPKM harus mendapat dukungan. Atau, kata Ketua DPR, sebisa mungkin mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Vandalisme Baliho Puan, PDIP Duga Ada yang Tak Suka dengan Kinerja Partainya

BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA