Ada 2.313 Pasien Isoman Wafat, Politikus PAN Bilang Akibat Kelemahan Penanganan

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Jumat, 23 Juli 2021 19:03 WIB

Petugas menggunakan hazmat saat memakamkan jenazah terkonfirmasi Covid-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa, 13 Juli 2021. Indonesia disebut akan menjadi episentrum Covid-19 yang dianggap sudah melewati India, karena dalam berapa hari terakhir kasus infeksi harian lebih dari 40 ribu. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan temuan LaporCovid-19 bahwa terdapat 2.313 pasien isoman Covid-19 yang meninggal di luar rumah sakit menunjukkan berbagai kelemahan dalam penanganan orang yang terpapar.

"Yang meninggal saja kan jumlahnya mencapai 2.313. Pasti jumlah yang isoman berkali-kali lipat dari jumlah itu,” kata Saleh dalam keterangannya, Jumat, 23 Juli 2021.

Saleh menuturkan, kebanyakan dari pasien Covid-19 memilih isolasi mandiri karena tidak tertampung di rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada. Fenomen tersebut menunjukkan keterbatasan tenaga medis yang tersedia.

Buktinya, kata Saleh, LaporCovid-19 menjelaskan bahwa mereka yang isoman tidak pernah didatangi atau dihubungi pihak tenaga medis. Politikus PAN ini memperkirakan hal itu terjadi karena tenaga medis yang ada terkonsentrasi di rumah-rumah sakit dan faskes-faskes.

"Kita sangat sedih melihat fakta ini. Sebab, mereka yang mendapat perhatian dan pengobatan serius pun banyak yang tidak bisa tertolong. Apalagi yang tidak diperhatikan dan tidak menerima pengobatan yang memadai,” katanya.

Advertising
Advertising

Menurut Saleh, data yang disampaikan LaporCovid-19 juga menunjukkan adanya kelemahan pemerintah dari sisi pendataan. Petugas yang semestinya mendata tidak mampu menjangkau semua yang terpapar. Sehingga, hal itu menyulitkan dalam memetakan zonasi tingkat keterpaparan suatu daerah tertentu.

Atas temuan tersebut, Saleh pun mendesak agar pemerintah memberikan tanggapan dan respons, termasuk langkah-langkah yang akan diambil. Jika memungkinkan, perlu dilakukan sinkronisasi data antara yang dimiliki pemerintah dan temuan LaporCovid-19.

"Kita apresiasi apa yang telah dilakukan LaporCovid-19. Semoga saja, apa yang disampaikan tersebut bisa ditindaklanjuti pemerintah. Targetnya, seluruh anggota masyarakat bisa memiliki akses penuh terhadap pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Berita terkait

Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

23 jam lalu

Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

Sophan Sophiaan dikenal sebagai aktor, sutradara, dan politisi. Ia wafat 16 tahun lalu di Hutan Widodaren Ngawi saat turing motor Jalur Merah Putih.

Baca Selengkapnya

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

3 hari lalu

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

5 hari lalu

Alasan Putri Anggota DPR Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo ke PDIP

PDIP Kota Solo menyatakan Sukma Putri Maharani adalah pendaftar pertama perempuan bagi partainya untuk Pilkada Solo.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

17 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

22 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

30 hari lalu

Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

30 hari lalu

Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

31 hari lalu

Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

Sebelumnya, ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023, Namun, pada April 2024, NI PPPK dibatalkan oleh Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

40 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

43 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

Menurut Didik, kehadiran KPK telah berkontribusi positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi.

Baca Selengkapnya