Jokowi Dukung Vaksinasi Covid-19 dari Rumah ke Rumah yang Digelar BIN

Rabu, 14 Juli 2021 15:00 WIB

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada pengunjung kafe di kawasan Jalan Langkai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu 26 Juni 2021 malam. Pemerintah Kota Palangkaraya melakukan sistem 'jemput bola' vaksinasi dari kafe ke kafe bagi masyarakat berusia di atas 18 tahun guna mempercepat target vaksinasi serta memutus rantai penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Makna Zaezar

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung program vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah. Program itu, kata dia, bagus karena dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

"Saya kira program dari rumah ke rumah ini bagus sekali. Terima kasih juga untuk Ketua RT yang juga telah ikut berpartisipasi mendorong warganya agar ikut vaksinasi," kata Jokowi saat berdialog dan meninjau acara vaksinasi untuk pelajar dan vaksinasi dari rumah ke rumah yang digelar Badan Intelijen Negara (BIN) melalui konferensi video pada Rabu, 14 Juli 2021.

BIN turut menggelar program vaksinasi dari rumah ke rumah dengan mengikutsertakan tenaga medis. Salah satunya dengan mengirim tenaga medis ke perumahan di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo.

Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN, Mayor Jenderal TNI Agoes Joesni, mengatakan vaksinasi ini dilaksanakan dengan tujuan mencari dan mendeteksi masyarakat yang berkeinginan untuk segera mendapatkan vaksin tetapi terhambat jarak atau administrasi lainnya.

"Ternyata jumlahnya lumayan banyak, di RT 06 ada 400 warga. Sebanyak 200 orang sudah vaksin, sedangkan 200 lainnya masih kami cari satu per satu yang berniat untuk di vaksin,” ujar Agoes.

Advertising
Advertising

Ia juga melaporkan bahwa dengan adanya program vaksinasi dari rumah ke rumah, BIN berkesempatan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako dan vitamin secara lengkap. Selain itu, lewat vaksinasi Covid-19 door to door, BIN sekaligus mendata masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. "Di RT 06 ini ternyata sebagian besar masyarakat penyakitnya hipertensi dan diabetes. Ini yang menghalangi beberapa orang tidak bisa melaksanakan vaksinasi," kata dia.

Baca juga: Kronologi Vaksin Berbayar: Dari Rapat di Kantor Airlangga, Dibawa ke Jokowi

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya