TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS , Kurniasih Mufidayati mengatakan kebijakan vaksinasi Covid-19 dengan skema gotong royong individu alias vaksin berbayar akan membuat Presiden Joko Widodo terlihat inkonsisten.

Ia mengatakan, pada pertengahan Desember 2020 Presiden telah menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 gratis bagi rakyat.

"Ini kalau benar-benar dilaksanakan bisa menjadi bentuk inkonsistensinya Pak Presiden, kasihan Pak Presiden, Pak," kata Kurniasih dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan, Selasa, 13 Juli 2021.

Kurniasih mengatakan, Presiden sudah berulang kali pula menyatakan bahwa vaksin adalah hak rakyat. Ia mengatakan rakyat akan dirugikan jika banyak keputusan yang berubah-ubah dari pemimpin negara ini.

Menurut Kurniasih, hal tersebut juga bakal mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah. "Konsistensi dari pernyataan Pak Presiden yang kami percaya, yang kami juga ingin support ini yang harus dipegang," ujar Kurniasih.

Kurniasih juga menyoroti kenaikan saham Kimia Farma begitu mereka mengumumkan akan menjadi penyelenggara vaksin berbayar. Menurut Kurniasih, harga saham Kimia Farma di bursa saham langsung naik pesat.

"Ini juga, jangan sampai di situasi pandemi seperti sekarang ada hal-hal terselubung seperti ini," kata Kurniasih.

Berikutnya, Kurniasih pun mempertanyakan sumbangsih vaksin Covid-19 berbayar terhadap kekebalan komunitas (herd immunity). Ia mengatakan justru masyarakat kini justru sedang bersemangat untuk mengikuti vaksinasi gratis yang menjadi program pemerintah.

Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin sebelumnya memaparkan bahwa vaksinasi individu bermula dari evaluasi rendahnya target pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Mulanya, vaksinasi gotong royong merupakan program yang diusulkan pengusaha yang tergabung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk para karyawan mereka.

Namun dari target 1,5 juta vaksinasi, baru tercapai 300 ribu di antaranya. Rapat yang diinisiasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lantas mengusulkan opsi memperluas vaksin gotong royong, termasuk bagi individu.

Kesimpulan rapat itu kemudian dibawa ke rapat kabinet terbatas tanggal 28 Juni lalu yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Dengan masukan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenkes pun mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang memuat perubahan aturan vaksin berbayar ini. "Habis dari situ (rapat kabinet terbatas) Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kami harmonisasi, kami keluarkan," kata Budi.

Baca juga: Moeldoko Minta Publik Dukung Vaksin Covid-19 Berbayar