PPKM Darurat, Mendagri: Bersakit-sakit 3 Minggu daripada Kasus Tak Turun

Reporter

Egi Adyatama

Kamis, 1 Juli 2021 18:23 WIB

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memulai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat pada 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Kebijakan lanjutan dari upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 ini rencananya akan dievaluasi tiap tiga hari.

"Per tiga hari akan dilakukan monitoring," kata Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers daring, Kamis, 1 Juli 2021.

Tito mengatakan nanti menjelang akhir dari PPKM Darurat ini pengawasan akan lebih diperketat lagi. Pasalnya, pada 20 Juli juga akan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 2021. Hal ini, kata dia, akan menimbulkan kerawanan adanya penularan tersendiri.

"Akan ada rapat khusus di bagian akhir, khusus antisipasi hal ini (Idul Adha)," kata Tito.

Tito mengajak masyarakat untuk meyakini bahwa program ini perlu dan harus dijalankan serta dipatuhi bersama. Kebijakan yang berjalan selama 3 minggu ini ia yakini akan membuat perekonomian lebih membaik. Meski akan terasa berat karena banyaknya pembatasan kegiatan yang akan dilakukan, namun ia mengatakan hal itu perlu dilakukan.

Advertising
Advertising

"Lebih baik kita bersakit-sakit 3 minggu, daripada kita berlandai-landai 3 minggu tapi kasusnya tak turun, kita harus perpanjang lagi. Kontraksi ekonomi akan semakin terasa," kata Tito.

Tito pun meminta masyarakat agar tak perlu panik dengan banyaknya pembatasan dalam PPKM Darurat dalam menekan Covid-19. Kesiapan logistik ia jamin aman karena industri seperti logistik, transportasi, masih dapat berjalan meski kapasitasnya hanya 50 persen.

"Jadi prinsipnya untuk ketersediaan makanan minuman ini tetap siap, selain tentunya pemerintah juga menyiapkan cadangan logistik," kata Tito.

Baca: Aturan di PPKM Darurat: Kepala Daerah Tak Taat Bisa Dipecat, Pelaku Hoax Dihukum

Berita terkait

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

2 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

4 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

5 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

6 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

6 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

6 hari lalu

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

Apa itu Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha yang batal diberikan kepada Gibran?

Baca Selengkapnya

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

6 hari lalu

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

Alasan kenapa Gibran tak terima Satyalencana.

Baca Selengkapnya