Warga dari Pulau Madura mengantre masuk ke Surabaya saat dilakukannya penyekatan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Ahad, 6 Juni 2021. Petugas gabungan melakukan tes cepat antigen bagi warga dari Pulau Madura yang akan masuk ke Surabaya. ANTARA/Didik Suhartono
TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar dua ribuan massa aksi yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Madura Bersatu berunjukrasa ke Balai Kota Surabaya, Senin siang, 21 Juni 2021. Bergerak dari Pulau Madura dengan konvoi sepeda motor dan truk komando, mereka mendesak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghapus kebijakan penyekatan dan swab antigen di Jembatan Suramadu.
Menurut koordinator lapangan pengunjukrasa, Ahmad Annur, kebijakan menyekat Suramadu prematur. Seharusnya Eri Cahyadi, kata dia, berkoordinasi dulu dengan kepala daerah lainnya, terutama dengan Bupati Bangkalan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena wabah tersebut tidak hanya terjadi di Bangkalan. “Penanganannya perlu bersifat kolaboratif,” katanya.
Ia menilai strategi tracing oleh Pemkot Surabaya di Jembatan Suramadu terkesan tebang pilih dan mendiskreditkan masyarakat Madura. Koalisi Masyarakat Madura Bersatu pun mendesak Eri Cahyadi mengubah strategi tracing di Suramadu dengan mengalihkan ke tempat-tempat hiburan dan tempat kerumunan di Surabaya.
Unjuk rasa sempat memanas karena massa meminta Eri Cahyadi keluar dan berdialog terbuka. Upaya Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Irvan Widyanto menawari 10 perwakilan pendemo berdialog di dalam balai kota, ditolak mentah-mentah.
Massa terpancing melempari barikade pagar betis polisi dengan kardus minuman air mineral dan gelas-gelas plastik. “Kami minta Eri Cahyadi keluar saat ini juga dan berdialog bersama. Kalau perwakilan yang diminta, kami tolak. Nanti kami dicurigai ada lobi-lobi di dalam,” kata Annur.
Suasana panas mereda setelah Eri Cahyadi keluar menemui massa. Namun dialog antara Eri dan pengunjuk rasa tidak sepenuhnya memuaskan pendemo. Sebab Eri mengatakan bahwa kebijakan penyekatan Suramadu merupakan kesepakatan Satgas Covid-19 Jawa Timur dengan forkopimda.
“Swab antigen di posko penyekatan itu keputusan forkopimda, bukan keputusan saya. Kalau mau menghapus penyekatan, tentunya bukan ranah saya sendiri. Ditiadakan atau tidak, itu wewenang Satgas Covid Jawa Timur,” kata Eri.
Eri menawarkan jalan tengah, yakni warga yang hendak melintas Suramadu membawa surat izin keluar masuk (SIKM) yang berlaku satu minggu. Kalau jalan tengah ini disepakati, swab antigen di Suramadu bisa ditiadakan. “Nanti saya sampaikan ke Gubernur Jawa Timur,” ujar Eri.
Surabaya sering kali menjadi tujuan utama bagi para wisatawan. Dalam mencari tempat menginap yang sempurna, hotel bintang 5 bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mendapatkan pengalaman menginap yang nyaman dan mewah.
