Menurut dia, tak adanya penataan ini membuat pemandangan kaki jembatan Suramadu semrawut. Karenanya, ia meminta BPWS segera menyediakan lokasi permanen untuk para pedagang itu. “Mumpung mereka (PKL) masih baru, kalau sudah lama nanti malah sulit melakukan penataan,” kata politisi asal Madura ini.
Anggota Fraksi PKB DPRD Ahmad Nawardi menambahkan, untuk relokasi pedagang itu setidaknya dibutuhkan lahan sekitar 25 hingga 30 hektar di kaki Suramadu. “Usulan ini telah kami sampaikan ke gubernur,” kata politisi dari PKB ini. Untuk menyediakan lahan seluas itu dibutuhkan dana sekitar Rp 90 miliar.
Nawardi berharap, usulan ini segera direalisasikan. Sebab, harga tanah di kaki Suramadu saat ini terus melambung. Ia mencontohkan beberapa titik di kaki Suramadu sisi Madura. Saat ini, kata dia, ada tanah yang dipatok hingga Rp 1 juta per meter persegi. “Tapi ada juga yang hanya RP 300-400 ribu per meternya,” ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo berjanji akan mempertimbangkan usulan ini. Selaku anggota tim pengarah BPWS, dirinya akan membantu proses penataan PKL di Suramadu itu. “Kami bertanggungjawab untuk menjaga keindahan Suramadu,” kata Soekarwo.
Kepala BPWS Edy Purwanto mengakui, jumlah PKL di sekitar kaki Suramadu dari hari ke hari terus bertambah. Kata dia, jika awal diresmikannya jembatan ini PKL tak lebih dari 500-an, saat ini sudah lebih dari 800-an.
“Kami memang punya rencana untuk bikin rest area, tempat pameran, serta kios PKL di kaki Suramadu,” katanya. Hanya saja, rencana ini belum bisa terealisasi karena masih menunggu koordinasi diantara dinas terkait.
ROHMAN TAUFIQ
