Pengendalian Covid-19 di Jakarta Dapat E, Budi Gunadi: Bukan Penilaian Kinerja

Reporter

Friski Riana

Jumat, 28 Mei 2021 14:20 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers terkait kedatangan vaksin ovid-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Ahad, 18 April 2021. Jutaan vaksin tersebut selanjutnya dibawa ke Bio Farma Bandung sebelum didistribusikan ke kota dan kabupaten di Indonesia. ANTARA/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa kategorisasi pengendalian kasus Covid-19 bukan penilaian kinerja suatu daerah. Pernyataan tersebut ia sampaikan sehubungan dengan paparan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono yang menyebut DKI Jakarta mendapat kategori E.

“Indikator risiko, saya tegaskan ini bukan merupakan penilaian kinerja dari daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Budi dalam konferensi pers, Jumat, 28 Mei 2021.

Budi menjelaskan data dan angka yang disampaikan dalam rapat bersama DPR adalah indikator risiko berdasarkan pedoman WHO terbaru, yang digunakan sebagai analisa internal di Kementerian Kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat persiapan pemerintah menghadapi lonjakan kasus Covid-19 sesudah liburan Lebaran.

Menurut Budi, pedoman tersebut baru didiskusikan kementerian sekitar 4 minggu yang lalu. “Kita lagi mempelajari bagaimana penerapannya dan kita sedang melakukan simulasi di beberapa daerah,” ujarnya.

Budi pun menegaskan indikator risiko yang digunakan Kemenkes secara internal untuk melihat laju penularan pandemi dan bagaimana pemerintah harus merespons, serta kesiapan kapasitas respons masing-masing daerah.

Advertising
Advertising

“Kita sendiri masih mendalami apakah ada faktor lain yang perlu kita lihat berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk bisa memperbaiki respons atau intervensi kebijakan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pandemi,” kata dia.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan ada beberapa daerah yang masuk kategori D dan E dalam pengendalian kasus Covid-19. Ia menyebut DKI Jakarta termasuk yang mendapat E.

Alasannya, kata dia, ada peningkatan keterisian ranjang rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) serta pelacakan kasus tak terlalu baik.

"Kami melihat masih banyak yang masih dalam kondisi terkendali, kecuali Jakarta ini kapasitasnya E karena di Jakarta BOR sudah mulai meningkat dan kasus tracing-nya tidak terlalu baik," kata Dante dalam RDP dan RDPU dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 27 Mei 2021.

Dalam paparan Dante, tertulis bahwa rentang nilai kualitas pengendalian pandemi Covid-19 yang terbaik adalah A dan paling buruk E. Jika terjadi peningkatan transmisi komunitas, maka perlu ditanggapi dengan penguatan kapasitas respons berupa testing, tracing, dan treatment.

Baca juga: Dapat Nilai E dari Kemenkes, DKI Diminta Pertimbangkan Tarik Rem Darurat

FRISKI RIANA

Berita terkait

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

9 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

15 jam lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

3 hari lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

11 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

11 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

12 hari lalu

Jokowi Ungkap PR Besar di Bidang Kesehatan: Pintar kalau Sakit Mau Apa?

Presiden Jokowi mengungkapkan PR besar Indonesia di bidang kesehatan. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

13 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

16 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya