TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana, mengatakan tantangan yang dihadapinya dalam Pilkada 2020 adalah melawan politik uang.

“Pertarungan antara yang saya sebut duitokrasi, bagaimana daulat uang berhadapan dengan rakyatokrasi. Antara duit dengan rakyat berhadapan,” kata Denny dalam diskusi Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki, Ahad, 2 Mei 2021.

Denny mengatakan, Kalsel adalah gambaran dari penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa biaya politik di wilayah dengan sumber daya alam yang tinggi menghadirkan biaya politik yang besar.

Denny menceritakan, kebiasaan membeli suara sekalipun di wilayah agamis di Kalimantan Selatan sangat jamak terjadi. Salah satu survei, kata Denny, juga menyebutkan bahwa 70 persen pemilih di Banjarmasin memilih kandidat kepala daerah karena uang. Padahal, Banjarmasin merupakan wilayah dengan akses pendidikan dan informasi yang lebih baik.

“Ini menunjukkan saya masuk ke wilayah politik, bertarung dengan suasana politik yang berhadapan dengan kekuatan modal atau oligarki yang juga ingin mempertahankan jejaring bisnisnya, yang biasanya beririsan dengan birkorasi dan aparat keamanan,” kata dia.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menceritakan, pada tataran konfigurasi politik 2019, tidak ada kandidat yang mempunyai niat dan serius maju dalam Pilkada Kalsel 2020. Bahkan, sempat muncul wacana melawan kotak kosong lantaran banyak orang melihat calon inkumben (Sahbirin Noor) yang didukung kekuatan finansial besar, dan memiliki akses terhadap birokrasi.

Setelah melihat situasi tersebut, Denny Indrayana memutuskan maju dalam Pilkada 2020 di wilayah kelahirannya tersebut. Pertimbangan rasionalnya, Denny merujuk pada survei yang ia lakukan pada Desember 2019 bahwa elektabilitas calon inkumben hanya 15,6 persen. “Dari situ saya memutuskan untuk terjun payung di Kalsel, ikut pilgub,” kata Denny.

Baca juga: Denny Indrayana Minta Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang di Kalsel Adil