TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan pemungutan suara ulang berkaitan Pilgub Kalsel sama dengan mengembalikan hak demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin daerah provinsi setempat. Menurut mantan wakil menteri hukum dan HAM RI itu, Putusan MK merupakan sebuah kemenangan dalam Pilgub pada 9 Desember 2020, kendati ada beberapa wilayah di Kalsel yang harus pemungutan suara ulang (PSU).
"Kami berkeyakinan dengan dukungan semua elemen masyarakat, baik dari partai politik (Parpol) pengusung dan pendukung maupun simpatisan serta masyarakat umum lainnya, pasangan nomor urut 2 akan meraih kemenangan dari hasil PSU nanti," ujarnya didampingi Ketua Partai Gerindra Kalsel H Abidin HH, Rabu 24 Maret 2021.
Ia berharap semua pihak penyelenggara pemungutan suara ulang bebuat lebih profesional lagi dan selaku wasit harus berlaku adil.
"Dengan cara yang lebih profesional dan adil tersebut insya Allah terwujud sistem pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia," lanjutnya yang didampingi pasangannya selaku Calon Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel H Defri Derajat - mantan Wakil Bupati Tanah Laut (Tala), provinsi setempat.
Ketika ditanya strategi pemenangan, dia belum bersedia menjawab, kecuali menyatakan, yang terpenting bagaimana meyakinkan rakyat pemilih pilgub Kalsel dia bersama pasangannya layak sebagai pemimpin daerah Kalsel ke depan. "Kalau nanti hasil PSU menang, itu sebenarnya kemenangan rakyat Kalsel sendiri yang menginginkan pemimpin baru dengan suasana baru yang membawa rakyatnya lebih maju," ujar Denny Indrayana.
Baca: Gerindra Minta Kader Kembali Solid Hadapi Pemungutan Suara Ulang Pilgub Kalsel
