Temui Jokowi, TP3 Minta Kasus Tewasnya Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan HAM
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Eko Ari Wibowo
Selasa, 9 Maret 2021 11:53 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI meminta kasus tewasnya enam Laskar FPI di Tol Cikampek KM50 dibawa ke Pengadilan HAM karena dianggap merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 9 Maret 2021.
Hadir dalam pertemuan itu, Ketua TP3 Abdullah Hehamahua bersama enam anggota lain. Di antaranya; Amien Rais, Marwan Batubara, dan Muyiddin. Sementara Presiden Jokowi didampingi Menkopolhukam Mahfud Md dan Mensesneg Pratikno.
Menanggapi permintaan TP3, Mahfud Md menyebut pemerintah terbuka dengan berbagai masukan. Asalkan, ada bukti.
"Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti, mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana sampaikan sekarang atau sampaikan menyusul kepada presiden. Kami minta bukti bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri akan peristiwa itu. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki, tidak ada (pelanggaran HAM berat, red)," ujar Mahfud.
Baca: Anggota TP3 Laskar FPI Temui Jokowi di Istana, Ada Amien Rais
Ia menjelaskan, pelanggaran HAM berat harus memenuhi tiga syarat, yakni; dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. "Kalau ada bukti itu, mari bawa, kita adili secara terbuka dengan UU 26/2000. Silakan kami tunggu, kami terbuka," ujar bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Peristiwa penembakan terhadap enam laskar FPI terjadi pada 7 Desember 2020. Sebanyak dua laskar tewas karena diduga terlibat bentrok dan beradu senjata api dengan anggota kepolisian. Sementara penembakan empat laskar lainnya dinyatakan Komnas HAM sebagai unlawfull killing. Namun, keluarga korban dan TP3 membantah bahwa laskar FPI memiliki senjata api.
TP3 teguh dengan keyakinan bahwa kasus penembakan laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat. "Kami tetap akan melakukan perjuangan untuk memperoleh keadilan bagi para korban sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang yang berlaku," demikian surat TP3 kepada Presiden Jokowi pada 4 Februari lalu.
DEWI NURITA
