TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membantah membeli vila dengan uang korupsi ekspor benih lobster. Dia mengatakan memang pernah ditawari, namun tak membelinya. "Saya pernah ditawarkan memang untuk itu, tapi saya enggak tindak lanjuti, harganya mahal juga," kata dia seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.

Edhy mempersilahkan KPK menelusuri kepemilikan vila tersebut. Dia mengatakan tak tahu atas nama siapa vila itu dibeli.

Sebelumnya, KPK menyita sebuah vila seluas dua hektar di Desa Cijengkil, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. KPK menyebut vila itu milik Edhy yang dibeli dengan uang korupsi ekspor benih lobster.

Ali mengatakan KPK menduga Edhy membeli vila itu menggunakan uang yang terkumpul dari para eksportir yang mendapatkan izin pengiriman benih lobster. "Setelah dilakukan penyitaan, tim penyidik kemudian memasang plang penyitaan pada vila dimaksud," kata Ali.

KPK menetapkan Edhy dan enam orang tersangka lainnya dalam perkara ini. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata, Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin.

Baca: KPK Dalami Penggunaan Uang Suap untuk Belanja Edhy Prabowo dan Istri di AS

Selanjutnya, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito.

PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk oleh KKP untuk mengangkut benih lobster ke luar negeri. KPK menduga ACK sebenarnya milik Edhy Prabowo. Sebagian keuntungan dari biaya angkut benih yang dipatok sebesar Rp 1.800 per ekor diduga mengalir ke kantong Edhy. Dakwaan Suharjito juga membeberkan bahwa Edhy meminta Rp 5 miliar supaya mendapatkan izin ekspor benih lobster.