Ditanya Kepastian Revisi UU ITE, Ini Kata Jubir Jokowi
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Syailendra Persada
Sabtu, 20 Februari 2021 06:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mengaku belum mendapat konfirmasi kembali ihwal kemungkinan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Saya belum mendapat rekonfirmasi mengenai tahapan-tahapannya," kata Fadjroel lewat pesan singkat pada Jumat, 19 Februari 2021, saat ditanya kenapa ada perbedaan pernyataan beberapa anak buah Presiden soal revisi Undang-undang ITE.
Fadjroel hanya merujuk kembali pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md yang menyebut pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi Undang-undang ITE.
Namun, ia juga tak merinci apakah Presiden sudah menugasi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, selaku menteri yang mengurusi perundang-undangan, terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 ini. "Tolong ditanyakan kepada Menkopolhukam ya," ujar Fadjroel.
Baca juga: Deretan Pasal Bermasalah dalam UU ITE Versi SafeNET
Mahfud Md dan Yasonna belum merespons pertanyaan Tempo terkait polemik revisi Undang-undang ITE ini. Namun melalui seorang stafnya, Mahfud menyatakan akan memberikan penjelasan.
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan akan mengajak DPR bersama-sama merevisi Undang-undang ITE jika aturan itu dirasa tak dapat memberikan rasa keadilan. "Karena di sini hulunya, hulunya di sini. Revisi," kata Jokowi pada Senin lalu, 15 Februari 2021.
Namun, belakangan, sejumlah pembantu Presiden Jokowi justru mengarahkan pada pembuatan pedoman interpretasi. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan pihaknya mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan kementerian/lembaga terkait membuat pedoman interpretasi resmi terhadap Undang-undang ITE.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan revisi UU ITE. Dia beralasan undang-undang adalah produk bersama pemerintah dan DPR. "Sehingga, jika ada usaha revisi, silakan DPR bisa berinisiatif," kata Juri dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 18 Februari 2021.
