TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai ada inkonsistensi sikap fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan menolak revisi UU Pemilu. Sebab, kata Titi, rencana revisi itu telah dibahas di Komisi II DPR hingga menghasilkan sebuah draf.

RUU Pemilu telah disepakati menjadi salah satu Program Legislasi Nasional 2021 saat rapat kerja Badan Legislasi dan pemerintah, meskipun belum ditetapkan dalam rapat paripurna. Titi mengingatkan, ketok palu di Baleg itu pun melibatkan semua fraksi.

"Tiba-tiba beberapa partai mengatakan tidak perlu revisi. Jadi ada kontradiksi dalam perjalanan sikap fraksi-fraksi terkait pembahasan RUU Pemilu ketika di awal sampai posisi hari ini," kata Titi dalam diskusi "Perlukah Ubah UU Pemilu Sekarang?", Sabtu, 30 Januari 2021.

Baca juga: Jokowi Kumpulkan Jubir Timses di Pilpres 2019, Bahas UU Pemilu

Titi mengakui politik memang dinamis, tetapi bukan berarti inkonsisten. Menurut dia, dinamika tersebut tetap harus dalam kerangka komitmen untuk memperbaiki pemilu.

Titi pun menjelaskan mengapa UU Pemilu sebaiknya direvisi. Ia mengingatkan pengalaman Pemilu Serentak 2019 dengan segala imbas negatifnya. Mulai dari jatuhnya korban jiwa dari petugas penyelenggara akibat beban kerja terlalu berat, polarisasi yang ekstrem, dan distorsi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Titi, pengalaman itu menunjukkan perlunya evaluasi terhadap beberapa hal. Seperti ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), keserentakan pemilu, dan tata kelola administrasi pemilu. "Menjelang selesai proses Pemilu 2019 hampir semua evaluasinya seperti itu, harus ada perbaikan, harus ada evaluasi," ujar dia.

Titi pun mengapresiasi upaya Komisi II DPR menggabungkan pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu undang-undang. Ia mengatakan hal ini bagus demi menjawab kompleksitas dan inkonsistensi pengaturan pemilu dan pilkada selama ini.

Misalnya, terkait sengketa pencalonan. Dalam pemilu, sengketa pencalonan final melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam pilkada sengketa finalnya di Mahkamah Agung. Titi pun berharap partai-partai politik mengedepankan kepentingan perbaikan sistem kepemiluan dalam membahas revisi UU Pemilu ini. "Sinkronisasi ini bagus untuk pemilu yang lebih berkualitas. Dia menyelesaikan persoalan tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmoni pengaturan pemilu dan pilkada," kata Titi.