Vaksinasi Covid-19 di Daerah, DPR: Nakes Tak Divaksin Malah Pejabat Rumah Sakit

Reporter

Friski Riana

Editor

Eko Ari Wibowo

Sabtu, 16 Januari 2021 14:27 WIB

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto, bersama dengan pimpinan komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, dan beserta anggota M. Yahya Zaini, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subiyanto Pudin, Indra Budi Sumantoro, dan Paulus Agung Pambudhi, serta perwakilan dari Kemenko PMK pada hari Jum'at di Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Cikokol, Tangerang (12/06).

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah membenahi proses pemberian vaksinasi Covid-19 di daerah.

"Saya banyak masukan dari berbagai daerah. Ada yang bergerak di lini pertama penanganan Covid-19 tidak divaksin, malah pejabat-pejabat RS divaksin," kata Melki dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu, 16 Januari 2021.

Untuk evaluasi vaksin Covid-19 yang diberikan ke masyarakat, Melki mengaku tidak khawatir karena ia percaya Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah memastikan kualitas, mutu, keamanan, dan efikasi vaksin.

"Kebetulan saya dari tim Badan POM ke Tiongkok saya ikuti. Waktu pulang tim teknis saya cek bagaimana kualitas, mutu, keamanan dan efikasi vaksin. Menurut mereka oke sesuai WHO," ujarnya.

Meski vaksin buatan Sinovac memakai metode lama, yaitu virus corona yang sudah dimatikan, Melki menuturkan bahwa metode tersebut termasuk yang terbaik dibandingkan lainnya.

Advertising
Advertising

"Untuk vaksin, saya percaya Badan POM, itu otoritas berwenang. Kalau otoritas berwenang sudah memutuskan kita percaya, kita yakin. Ikuti apa yang sudah jadi putusan lembaga terkait," kata dia.

FRISKI RIANA

Baca: Menkes Sudah Ajukan Rp 20,9 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Sinovac

vaksinasi Covid-19VaksinasiVaksin COVID-19DPRSinovac

Berita terkait

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

1 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

11 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

12 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

13 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

15 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

15 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

15 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

16 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

16 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

17 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

Rekomendasi