Dinasti Politik Berjaya, Nagara Institute: Pilkada Tak Membawa Kita ke Mana-mana

Kamis, 10 Desember 2020 13:29 WIB

Para peneliti dari Perludem Fadli Ramadhanil, Pusako Univ. Andalas Feri Amsari, ICW Donal Fariz, Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pukat UGM Oce Madril, ICW Almas Sjafrina, mengikuti diskusi politik dinasti, korupsi dan Pilkada serentak, di Kantor ICW, Jakarta, 13 Januari 2017. Dalam diskusi ini para peneliti menyatakan masyarakat sebagai pemilih punya peran besar untuk memutus dinasti politik. TEMPO/Imam Sukamto

Nagara Institute sebelumnya memetakan calon-calon yang terafiliasi dengan dinasti politik. Tercatat ada 124 calon yang memiliki keterkaitan dengan elite kekuasaan, baik di tingkat lokal maupun di pusat.

Beberapa di antara mereka diprediksi menang di Pilkada 2020. Sebut saja putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka; menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan.

Kemudian keponakan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, Pilar Saga Ichsan; istri Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Ipuk Fiestiandini, dan lainnya.

Menurut Akbar Faisal, kondisi ini juga menunjukkan bahwa publik belum cukup mendapatkan pendidikan politik. Ia mengatakan ini seharusnya menjadi tugas partai politik. Namun, bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari NasDem ini mengaku ragu partai politik akan melakukan hal tersebut.

"Saya tidak yakin pilihan kearifan itu mendatangi partai politik karena mereka menikmatinya. Itu bisa kita lihat bagaimana euforia mereka yang mengatakan kami menang di sini, menang di situ," ujar Akbar.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan dinasti politik di satu sisi adalah regenerasi biasa. Namun dia mengakui dinasti politik di Pilkada 2020 berbeda lantaran melibatkan ring 1 Istana Negara. Sebelumnya, dinasti politik terjadi hanya di wilayah tertentu seperti Banten dan Kalimantan Timur.

Adi juga menilai kondisi ini imbas dari sistem politik yang tak pernah dipikirkan secara serius oleh para elite di Tanah Air. Praktik politik dinilainya sekadar berorientasi pada kemenangan, tak peduli pada rekrutmen dan kaderisasi.

"Ini karena partai politik yang penting menang, enggak perlu kader, enggak peduli rekrutmen. Praktinya simpel," kata Adi secara terpisah.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

4 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

5 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

5 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

7 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

7 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

9 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

13 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

13 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

15 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

15 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya