Dinasti Politik Berjaya, Nagara Institute: Pilkada Tak Membawa Kita ke Mana-mana

Kamis, 10 Desember 2020 13:29 WIB

Para peneliti dari Perludem Fadli Ramadhanil, Pusako Univ. Andalas Feri Amsari, ICW Donal Fariz, Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pukat UGM Oce Madril, ICW Almas Sjafrina, mengikuti diskusi politik dinasti, korupsi dan Pilkada serentak, di Kantor ICW, Jakarta, 13 Januari 2017. Dalam diskusi ini para peneliti menyatakan masyarakat sebagai pemilih punya peran besar untuk memutus dinasti politik. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah calon yang terafiliasi dengan dinasti politik diprediksi menang di Pilkada 2020. Kendati masih menunggu hasil resmi, beberapa calon yang terhubung dinasti politik dipastikan menang merujuk hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei dan perhitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum.

Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal mengatakan berjayanya dinasti politik di Pilkada 2020 menunjukkan keberhasilan agenda para elite. Namun di sisi lain, ia ragu pilkada kali ini akan membawa daerah dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.

"Hasil pilkada kali ini dalam sebuah konstruksi besar tidak membawa kita ke mana-mana. Kita tetap berada di tempat dan sebenarnya sedang kembali ke masa lalu," kata Akbar kepada Tempo, Kamis, 10 Desember 2020.

Akbar mengatakan dinasti politik merupakan perilaku kekuasaan sebelum mengenal demokrasi. Dampak dari perilaku ini ialah berkumpulnya kekuasaan di satu tangan dengan sokongan dari orang-orang di lingkaran kekuasaan yang sudah ada.

Menurut Akbar, lingkaran dinasti politik itu kemudian akan saling menjaga kepentingan satu sama lain. Dampaknya, ia khawatir persoalan di daerah tak diselesaikan karena formula yang digunakan adalah aman dan nyaman bagi semua.

Advertising
Advertising

"Kita tidak akan ke mana-mana, membahas masa depan daerah dengan pendekatan lama. Kebijakan yang ekstrem, melawan arus, dan baik bagi masa depan daerah tidak akan diambil," kata Akbar.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya, Akbar khawatir adanya politik balas jasa kepala daerah untuk para pihak yang membantu pemenangan. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang pada titik tertentu bisa melanggar hukum.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

5 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

8 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

12 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

15 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

1 hari lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya