TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat sebanyak 78 persen responden menyatakan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri menjadi lembaga dinilai berkinerja buruk. Bertengger di posisi kedua adalah Dewan Perwakilan rakyat dengan angka 75 persen.

"Faktor persepsinya adalah etos kerja, menjunjung keadilan, integritas atau konsistensi, empati atau peduli, dan faktor lainnya," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dikutip dari dokumen rilis hasil survei, Kamis, 29 Oktober 2020.

Di bawah Polri dan DPR, lembaga-lembaga lain yang juga dinilai berkinerja buruk adalah Kejaksaan Agung (69 persen), Komisi Pemilihan Umum (52 persen), Dewan Perwakilan Daerah (51 persen), Badan Pusat Statistik (45 persen).

Kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia 43 persen), Badan Narkotika Nasional (30 persen), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG (26 persen), dan Badan Logistik Nasional (18 persen).

Survei juga memotret persepsi responden terhadap 10 lembaga yang dianggap berkinerja baik. Berada di posisi pertama adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan 86 persen, Badan SAR Nasional (84 persen), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (79 persen), Mahkamah Konstitusi (74 persen), Komnas HAM (68 persen),

Kemudian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (65 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (59 persen), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (56 persen), Ombudsman RI (52 persen), dan Lembaga Ketahanan Nasional (48 persen).

Sigi ini digelar pada 12-23 Oktober 2020 terhadap 170 orang pemuka pendapat (opinion leader) yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi, serta terhadap 1.200 responden yang berasal dari massa pemilih nasional di seluruh Indonesia. IPO mengklaim margin of error survei sebesar 2,9 persen.