Polri Sebut Ketua KAMI Medan Suplai Logistik Demonstran Penolak UU Cipta Kerja

Reporter

Andita Rahma

Kamis, 15 Oktober 2020 18:58 WIB

Aksi massa gabungan mahasiswa dari berbagai universitas dan pemuda di Medan, Sumatera Utara, yang menolak UU Cipta Kerja di depan halaman gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis, berujung ricuh. ANTARA/Nur Aprilliana Sitorus

TEMPO.CO, Jakarta - Polri mengaku menemukan bukti empat orang anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan mengumpulkan dana sebagai logistik untuk para demonstran aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat membeberkan barang bukti dalam kasus tersebut. Ia mengatakan, uang yang terkumpul sudah mencapai Rp 500 ribu.

"Jadi tadi dari WAG grup tadi, tadi dia mengumpulkan uang untuk menyuplai logistik. Itu sudah, baru terkumpul Rp 500 ribu. Rp 500 ribu sudah terkumpul," kata Argo di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Oktober 2020.

Selain itu, kata Argo, polisi juga mempunyai bukti bahwa Ketua KAMI Medan, Khairi Amri, memberikan nasi bungkus kepada pendemo di Sumatera Utara. "Fotonya tidak saya bawa ini. Jadi ada tersangka KA tadi, itu sedang mengumpulkan massa sambil bagi nasi bungkus, kemudian menyampaikan itu, arahan di sana," ucap Argo.

Kepolisian telah menetapkan dan menahan sembilan orang dalam kasus ujaran kebencian dan penghasutan terkait UU Cipta Kerja yang berujung tindakan anarkistis di sejumlah wilayah Indonesia.

Dari sembilan orang tersebut, empat diantaranya ditangkap di Jakarta. Mereka adalah Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Kingkin Anida, Khairi Amri, Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, dan DW.

Mereka dipersangkakan dengan Pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang ITE dan atau Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar.

ANDITA RAHMA

Berita terkait

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

3 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

6 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

6 jam lalu

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

Keberadaan UU Cipta Kerja tidak memberi jaminan dan semakin membuat buruh rentan.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

7 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

9 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

1 hari lalu

Said Iqbal Ungkap Dua Tuntutan Buruh Saat May Day

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dua tuntutan para pekerja di Indonesia pada Hari Buruh Internasional alias May Day.

Baca Selengkapnya

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

1 hari lalu

UU Cipta Kerja, Outsourcing, dan Upah Murah Jadi Sorotan dalam Peringatan Hari Buruh Internasional

Serikat buruh dan pekerja menyoroti soal UU Cipta Kerja, outsourcing, dan upah murah pada peringatan Hari Buruh Internasional 2024. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya