6 Komentar SBY yang Menyinggung Pemerintahan Jokowi
Reporter
Egi Adyatama
Editor
Syailendra Persada
Jumat, 16 Oktober 2020 07:02 WIB
4. Gaya Blusukan
SBY juga pernah mengomentari gaya blusukan Jokowi. Ia mengatakan jauh sebelum Jokowi blusukan, sudah melakukan hal ini.
"Jadi, sebelum Pak Jokowi blusukan, kami lebih dulu blusukan ke berbagai tempat di Indonesia untuk melihat kondisi nyata," kata SBY saat menjadi pembicara kunci seminar Hari Perempuan Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.
5. Kasus Jiwasraya
SBY juga mengomentari kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ia meminta kasus itu jangan terlalu dipolitisasi. Meskipun, kata dia, tak mungkin hal begitu akan terbebas sama sekali dari perbincangan politik.
"Sejumlah kalangan mengatakan janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju," kata SBY melalui keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2020.
Menurut SBY, jangan pula ada penumpang gelap yang punya tujuan dan agenda tertentu. Jangan punya nafsu untuk menjatuhkan pemimpin dan pemerintahan di tengah jalan.
"Dulu hal begini beberapa kali saya alami. Kekuasaan harus didapatkan secara sah. Kalau tidak halal, Allah tidak akan merahmatinya. Kekuasaan harus didapatkan melalui pemilu. Itu jalan konstitusional yang disediakan oleh negara," ujar dia.
6. Mengomentari Omnibus Law Cipta Kerja
SBY mengatakan partainya tidak anti terhadap regulasi yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Hanya terkait UU Cipta Kerja, Partai Demokrat tidak ingin terburu-buru disahkan lantaran masih banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
"Kalau RUU masih ada masalah-masalah yang mungkin serius disahkan, hampir pasti begitu dijalankan nanti menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih luas. Lebih bagus dituntaskan dulu," katanya dalam acara 'Ngobrol Santai' yang diunggah channel YouTube-nya, Senin, 12 Oktober 2020.
Menurut SBY, dalam pembuatan undang-undang, DPR dan pemerintah seharusnya membuka pintu dialog dan konsultasi bagi pihak-pihak yang menolaknya. "Kalau konsultasi jangan hanya kepada unsur-unsur yang setuju. Justru yang belum setuju diajak bicara," tuturnya.
Undang-undang yang baik, kata SBY, adalah yang bisa mengakomodir kepentingan semua pihak. "Semua win, dunia usaha atau bisnis win, para pekerja win, rakyat di bawah juga dapat manfaatnya, pecinta lingkungan juga diperhatikan, everybody win. Itu undang-undang yang baik," tuturnya.
