Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Anita Wahid (tengah), bersama pegiat Perempuan Indonesia Anti Korupsi, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019. Perempuan Indonesia Anti Korupsi mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK, karena Revisi UU KPK dinilai memperlemah kinerja lembaga antirasuah itu. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta-Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid meminta pemerintah dan parlemen memberikan perhatian besar kepada partisipasi publlik dalam membantu penanganan Covid-19. Sehingga, suara publik dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan kebijakan para pejabat politik.
“Kita tentu ingat berbagai kelompok masyarakat menggalang berbagai inisatif dana, masker, sembako, dan hal lainnya. Termasuk juga kampanye mengenai protokol kesehatan. Itu dilakukan secara serentak tanpa komando,” ujar Anita dalam webinar, Jumat, 18 September 2020.
Anita Wahid menilai keterlibatan masyarakat dalam beberapa aspek penanganan pandemi Covid-19 lebih berdampak kuat, dan terorganisir dibandingkan penanganan yang dilakukan pemerintah pada beberapa sektor.
Bagi Anita, hajat hidup masyarakat memang berdasarkan suara publik dan bukan semata apa yang dipikirkan pemerintah dan parlemen saja. “Jadi partisipasi publik perlu diperkuat dan didorong agar mampu mendorong perubahan yang signifikan di masyarakat,” tuturnya.
