TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan konsep Merdeka Belajar kepada parlemen. Menurut dia, konsep Merdeka Belajar terdiri dari beberapa prioritas pembiayaan pendidikan mencakup pembiayaan pendidikan (PIP, KIP sekolah), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru, pembinaan sekolah Indonesia luar negeri.

"Hal ini memberikan obyektif, memberikan akses terhadap yang kurang mampu kepada pendidikan yang layak,” ujar Nadiem di Komisi X Kompleks DPR RI, Senayan, Kamis, 3 September 2020.

Ia menyatakan Merdeka Belajar meliputi program digitalisasi sekolah. Nadiem menuturkan program digitalisasi sekolah memberikan akses ke semua masyarakat untuk bebas mendapatkan konten-konten kurikulum yang baik, Tak hanya itu, peserta didik diharapkan bisa mengakses ke konten pengajaran, akses pelatihan, dan akses kepada layanan bantuan yang di berikan secara digital. "Ini memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk belajar dari berbagai macam sumber”, kata Nadiem.

Kegiatan prioritas Merdeka Belajar berikutnya Sekolah Penggerak dan Guru penggerak. Program ini meliputi sertifikasi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan, pembinaan peserta didik, penjaminan advokasi mutu, daerah dan sekolah, pembinaan peserta didik. "Guru penggerak adalah guru-guru calon kepala sekolah yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan mampu menjadi mentor guru lain dan menjadi pengawas masa depan," tutur Nadiem.

Sedangkan Sekolah Penggerak, menurut dia, adalah sekolah yang menjadi contoh dan menjadi tempat pelatihan bagi sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya.

"Yang membedakan sekolah penggerak dengan sekolah non penggerak bukan dari fasilitas atau bangunan sekolahnya, melainkan signifikan rasio guru penggerak yang ada di sekolah itu," tutur pendiri perusahaan GoJek ini.

Nadiem Makarim menyatakan Kemendikbud harus merekrut banyak guru penggerak. Tujuannya untuk memastikan Indonesia punya pulau-pulau perubahan, sehingga masyarakat lebih merdeka untuk mengelola sekolahnya. Ia berharap sekolah dapat berinovasi ketika jumlah guru penggerak sudah memadai di sekolah.

Terakhir, program Merdeka Belajar mencakup peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum. Tahun depan Kemendikbud akan menggunakan asesmen kompetensi dan survei karakter yang fokus mengukur diri, yaitu meliputi kemampuan bernalar dengan standar numerasi, literasi dan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan global atau toleransi.

ALEXANDRA HELENA