TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Aria Bima, menyebut Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP sangat mulia.

Bima beralasan tanpa Pancasila tak akan ada DPR bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Sejauh yang saya ketahui RUU ini sangat mulia," kata Bima dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 18 Juni 2020.

Bima mengatakan Pancasila bukan hanya ideologi yang statis, melainkan dinamis. Menurut dia, Pancasila juga jawaban untuk tantangan globalisasi, industri 4.0, dan teknologi, serta harus menjawab kemajuan zaman yang penuh kompleksitas.

"Inti (RUU) niat baik agar Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan duia, teknologi, peradaban global, dan era ideologi, itu saya kira itu penting," ujar dia.

Bima pun menilai wajar jika ada tafsir-tafsir lain terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dia menyebut hal itu dinamika seperti halnya ketika para pendiri bangsa merumuskan Pancasila, baik pada 1 Juni 1945 maupun 18 Agustus 1945.

Menurut Bima, bangsa Indonesia terbiasa berbeda pendapat hingga akhirnya mengambil konsensus. Maka dari itu dia pun mengajak koleganya di DPR untuk terus bernegosiasi terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila ini.

"Saya kira kita harus membuka mata dan telinga untuk bersama-sama berdinamika, mengambil proses negosiasi dan konsensus," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

Pemerintah sebelumnya telah meminta agar pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila ditunda. Ada juga sejumlah pihak yang mendesak RUU itu dibatalkan lantaran dinilai tak urgen untuk dibahas, seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.