TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah kontroversi RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga PP Muhammadiyah di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, malam ini, Selasa, 16 Juni 2020.

Pertemuan membahas keputusan pemerintah yang meminta Dewan Perwakilan Rakyat menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.

"Alhamdulillah keputusan Pemerintah dapat respons dari MUI, NU, dan Muhammadiyah. Oleh karena itu kami berterimakasih dan semoga respons ini juga direspons sama oleh juga ormas yang lain," ujar Ma'ruf dalam teleconferensi seusai pertemuan.

Wapres Ma'ruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dalam pertemuan yang berjalan sejak pukul 19.00 WIB tersebut.

Dalam penjelasannya, Ma'ruf mengatakan keputusan pemerintah itu diambil setelah melihat berbagai tanggapan terhadap RUU HIP tersebut.

"Karena memang pemerintah ingin fokus kepada penanganan Covid-19 dan dampaknya termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam rangka upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional," ujar Ma'ruf.

Mahfud Md mengatakan keputusan ini diambil oleh Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf pada siang tadi. Ia dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diketahui dipanggil ke Istana Merdeka untuk membahasnya.

Secara prosedur, Mahfud mengatakan RUU HIP itu adalah usul inisiatif DPR. Maka Pemerintah hanya bisa meminta menunda pembahasan. Pemerintah tak bisa mencabut RUU HIP.

Soal substansi RUU HIP, Mahfud mengatakan Pemerintah meminta DPR endengar aspirasi masyarakat.

"Banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat terutama ormas-ormas keagamaan," ujar Mahfud.