Petugas memeriksa paket bantuan sosial (bansos) berupa kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian
TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengakui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terakhir diperbarui secara masif pada 2015. DTKS merupakan data rujukan awal untuk menentukan penerima bantuan sosial atau bansos karena terdampak pandemi Covid-19.
"DTKS kami memang terakhir ada pemutakhiran basis data terpadu masif secara besar itu di 2015," kata Hartono dalam diskusi virtual bersama Tempo, Kamis, 30 April 2020.
Hartono menuturkan Kemensos sebenarnya sudah mengusulkan untuk melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh. Ia juga mendorong daerah untuk terus melakukan perbaikan dan pembaruan data.
Dalam pemberian bantuan untuk warga terdampak Covid-19 saat ini, kata Hartono, DTKS digunakan sebagai acuan awal. Di samping itu, kata dia, verifikasi data terus dilakukan. Kemensos juga mempersilakan daerah untuk melakukan modifikasi berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.
Pemberian dana bansos untuk warga terdampak Covid-19 di berbagai daerah dilaporkan bermasalah. Warga yang tergolong mampu memperoleh bantuan, warga yang ekonominya sulit malah terlewat.
Direktur Smeru Riset Institute, Widjajanti Isdijoso, mengatakan persoalan data menjadi masalah rumit penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19. Ia mengatakan sejumlah daerah melakukan pemutakhiran data. Namun hal itu juga belum memadai lantaran adanya keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan di tiap daerah.
Akibatnya, kata Widjajanti, akurasi data dari 2015 hingga 2019 terus menurun. Pada 2015, ucap dia, keakuratan data 2015 ialah berkisar 85 persen. Namun menurut catatan Smeru, pada 2019 ada sekitar 60 kabupaten yang tak melakukan pembaruan data. "Kemiskinan itu naik turun angkanya, sangat fluktuatif, kalau tidak di-update tentu keakuratan turun," kata Widjajanti.
Ia mencontohkan, DTKS berisikan data 40 persen masyarakat miskin di Indonesia. Namun dalam kondisi pandemi sekarang ini, angka tersebut bisa jadi bertambah besar lantaran banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. "Ini memerlukan treatment yang istimewa dan memang kita tidak siap," ujar dia.
Lima UMKM Program PENA Kemensos Borong Penghargan di IEC 2024
17 hari lalu
Lima UMKM Program PENA Kemensos Borong Penghargan di IEC 2024
Program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA dari Kementerian Sosial berhasil mengahtarkan lima pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaannya meraih penghargaan pada acara Indonesia Entrepreneurs Challenge atau IEC 2024.
UMKM Binaan Program PENA Kemensos Meraih Penghargaan di IEC 2024
17 hari lalu
UMKM Binaan Program PENA Kemensos Meraih Penghargaan di IEC 2024
Lima pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan Kementerian Sosial lewat program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA berhasil mendapatkan penghargaan pada acara Indonesia Entrepreneurs Challenge atau IEC 2024, yang digelar di The Westin Hotel, Jakarta Selatan, pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Bukan Bansos, Sri Mulyani Pastikan Program Perlinsos Terus Berjalan
18 hari lalu
Bukan Bansos, Sri Mulyani Pastikan Program Perlinsos Terus Berjalan
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap menjalankan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk sisa tahun ini.
Gus Ipul Terima Penghargaan JBMB Emas dari Pemprov Jatim
23 hari lalu
Gus Ipul Terima Penghargaan JBMB Emas dari Pemprov Jatim
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima penghargaan Jer Basuki Mawa Bea Emas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas tata kelola pemerintahan yang baik.
