Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apakah Kebijakan Bansos Jokowi akan Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo?

Editor

Nurhadi

image-gnews
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos beras 10 kilogram di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten, Sunter, Jakarta Utara pada Senin, 11 September 2023. Bansos beras tahap kedua ini akan disalurkan kapada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Riani Sanusi Putri
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos beras 10 kilogram di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten, Sunter, Jakarta Utara pada Senin, 11 September 2023. Bansos beras tahap kedua ini akan disalurkan kapada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah melanjutkan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah apakah Prabowo akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang telah dilaksanakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Penekanan pada Program Non-Tunai dan Pengentasan Kemiskinan

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko memberikan kepastian bahwa program bansos akan terus berlanjut. “Insyaallah masih ada (bansos), itu adalah janji dari kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran, akan dilanjutkan, bahkan ditambahkan kartu untuk lansia juga,” kata dia setelah acara pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Budiman menambahkan bahwa program bansos tidak hanya akan melanjutkan skema yang sudah ada, tetapi juga akan diperluas dengan berbagai bentuk bantuan non-tunai. Ini mencakup peningkatan akses dan aset yang bersifat jangka panjang untuk memberdayakan masyarakat miskin. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya yang lebih menyeluruh untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

"Jadi akan dilanjutkan, tapi ditambahi bukan sekedar tadi itu. Bukan sekedar BLT, tapi juga peningkatan akses dan aset non-tunai. Itu juga penting bagi orang miskin,” ujarnya.  Ia menekankan bahwa tugas utama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat miskin agar mereka tidak lagi bergantung pada bantuan instan, seperti bansos, tetapi dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Program Lanjutan di Pemerintahan Prabowo

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. Ia menyadari bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan belum sepenuhnya menikmati hasil dari pembangunan. Namun, ia optimistis bahwa pemerintahannya akan mampu mengatasi masalah kemiskinan ini secara menyeluruh.

“Kita percaya dan yakin kita punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat, bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 20 Oktober 2024.

DANIEL A. FAJRI | NABILA AZZAHRA

Pilihan Editor: Prabowo Janji Hilangkan Kemiskinan, Ekonom: Jangan Mengandalkan Bansos

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Akademisi Minta Mayor Teddy Mundur lantaran Langgar UU TNI

8 menit lalu

Teddy Indra Wijaya lahir pada 14 April 1989. Dia mengawali karier militernya sejak 2011 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Saat itu, Teddy berasal dari Korps Infanteri di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Beberapa tahun setelah itu, Teddy kemudian ditunjuk menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo dari 2014 hingga 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Akademisi Minta Mayor Teddy Mundur lantaran Langgar UU TNI

Mayor Teddy merupakan prajurit TNI aktif yang dalam aturan perundang-undangan dilarang untuk menempati jabatan sipil.


Kegagapan Menteri Baru di Kabinet Prabowo

23 menit lalu

Apa saja kendala Kabinet Merah Putih pada awal pemerintahan Prabowo?
Kegagapan Menteri Baru di Kabinet Prabowo

Pemecahan kementerian membuat anggota kabinet Prabowo sibuk dengan urusan mikro, dari anggaran sampai kantor.


Keyakinan Prabowo Bisa Wujudkan Swasembada Pangan dalam 4 hingga 5 Tahun, Kok Bisa?

34 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto menyinggung soal pemberantasan korupsi dalam pidato perdananya sebagai presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis
Keyakinan Prabowo Bisa Wujudkan Swasembada Pangan dalam 4 hingga 5 Tahun, Kok Bisa?

Presiden RI periode 2024-2019, Prabowo Subianto optimistis indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun ke depan.


IMF Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen, Bos BCA: Bisa 8 Persen seperti Target Prabowo tapi Ada Syaratnya

50 menit lalu

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyampaikan keterangannya seusai membuka acara BCA Expo Jakarta 2019 yang digelar di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, pada Sabtu, 26 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
IMF Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,1 Persen, Bos BCA: Bisa 8 Persen seperti Target Prabowo tapi Ada Syaratnya

Bos BCA mengatakan, pertumbuhan sebesar 8 persen seperti target Prabowo masih bisa tercapai asalkan daya beli masyarakat ditingkatkan


Rekam Jejak Jenderal TNI Wiranto: Dari Presiden Soeharto hingga Prabowo

1 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto
Rekam Jejak Jenderal TNI Wiranto: Dari Presiden Soeharto hingga Prabowo

Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan politik.


Jatah 8 Menteri Golkar dalam Kabinet Merah Putih, Bahlil Sebut Ada Pertukaran Jatah Kursi Ketua MPR

1 jam lalu

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahaladia setelah menemui Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024 [Tempo/Eka Yudha]
Jatah 8 Menteri Golkar dalam Kabinet Merah Putih, Bahlil Sebut Ada Pertukaran Jatah Kursi Ketua MPR

Partai Golkar mendapat jatah kursi 8 menteri dalam Kabinet Merah Putih. Bahlil sebut ada pertukaran jatah kursi Ketua MPR dari Golkar ke Gerindra.


Menteri Kebudayaan Fadli Zon Sebut Ingin Benahi Masalah Royalti Musik, Mau Buat Omnibus Law Kebudayaan

1 jam lalu

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon usai menemui Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang bakal menjadi calon Menteri/Kepala Lembaga negara untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Kebudayaan Fadli Zon Sebut Ingin Benahi Masalah Royalti Musik, Mau Buat Omnibus Law Kebudayaan

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, ingin undang musisi untuk bahas permasalahan royalti musik. Ia sebut mau bikin omnibus law kebudayaan. Apa maksudnya?


Profil Haikal Hassan yang Dipercaya Prabowo sebagai Kepala BPJPH, Mantan Konsultan di Perusahaan Tambang

1 jam lalu

Haikal Hassan. Instagram
Profil Haikal Hassan yang Dipercaya Prabowo sebagai Kepala BPJPH, Mantan Konsultan di Perusahaan Tambang

Haikal Hassan mulai dikenal luas setelah terlibat sebagai salah satu panitia dalam aksi 2 Desember 2016 atau Aksi 212.


Sebelum Lengser Jokowi Teken Kenaikan Gaji Hakim, Berapa Besarannya Sekarang?

1 jam lalu

Perwakilan Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Rangga Lukita Desnata (tengah) bersama sejumlah Hakim menyampaikan pemaparan saat audiensi dengan Pimpinan DPR RI di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Pada hari kedua cuti massal para hakim, Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan DPR RI untuk membahas peningkatan kesejahteraan dan kenaikan gaji Hakim. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sebelum Lengser Jokowi Teken Kenaikan Gaji Hakim, Berapa Besarannya Sekarang?

Dua hari menjelang lengser dari jabatan presiden, Jokowi teken peraturan pemerintah soal kenaikan gaji hakim. Berapa besarannya?


Menteri-Menteri Irit Bicara usai Sidang Kabinet Merah Putih Bersama Prabowo

1 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet pertama di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti
Menteri-Menteri Irit Bicara usai Sidang Kabinet Merah Putih Bersama Prabowo

Usai mengikuti dua setengah jam sidang kabinet pertama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, sejumlah menteri tidak mau banyak berkomentar.