TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengatakan pemerintah masih meletakkan kepentingan kesehatan masyarakat jauh di bawah kepentingan ekonomi dan politik di tengah wabah Covid-19.

Menurut dia, pemerintah tidak maksimal dalam keterbukaan informasi Covid-19.

"Seperti data soal jumlah kasus atau pasien," ujar Irma melalui diskusi secara daring pada hari ini, Ahad, 19 April 2020.

Irma menjelaskan data pasien Covid-19 tak selaras antarinstansi. Dia mencontohkan BNPB mempunyai data yang lebih lengkap namun tidak disampaikan seluruhnya oleh juru bicara.

Maka Irma mendesak pemerintah untuk membuka data secara menyeluruh dan transparan kepada masyarakat. Langkah itu perlu dilakukan agar setiap individu tahu apakah ia berada di kawasan zona merah atau tidak.

Contoh lain soal kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kepentingan kesehatan masyarakat juga disampaika Peneliti Pusako Charles Simabura.

"Antaraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bertentangan," ucap dia.

Charles menilai tidak ada koordinasi yang mumpuni antarlembaga atau kementerian. Ia mencontohkan aturan pelarangan ojek daring mengangkut penumpang dalam aturan Kementerian Perhubungan diperbolehkan tapi dilarang daam aturan Kementerian Kesehatan