TEMPO.CO, Jakarta - Empat puluhan petugas medis di IGD RSUD Bahteramas Sulawesi Tenggara sempat mogok kerja pada Jumat, 20 Maret 2020. Mereka memutuskan mogok karena merasa manajemen rumah sakit tak bisa menyediakan alat pelindung diri (APD) yang memadai untuk menangani pasien Corona.

"Padahal kalau merawat pasien positif Corona APD seperti masker harus benar-benar ada,” kata salah seorang perawat IGD kepada Tempo pada Jumat sore, 20 Maret 2020. Apalagi, kata dia, sudah ada satu pasien positif Corona yang ditangani rumah sakit tersebut.

Hal senada juga dirasakan Ketua Tim Airborne Disease Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito Yogyakarta, Ika Trisnawati yang mulai was-was karena persediaan APD di rumah sakit tersebut mulai menipis. Padahal saat ini, RS tersebut sedang merawat beberapa pasien positif Corona.

RS rujukan ini telah merawat tiga pasien positif Covid-19. Mereka adalah Satu balita yang dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Balita itu sebelumnya diisolasi bersama ayah dan ibunya. Satu pasien positif merupakan guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Belakangan bertambah seorang asal Kecamatan Brebah, Sleman.

"Untuk menangani satu pasien, petugas medis membutuhkan 10 hingga 15 alat pelindung diri, tergantung kondisi pasien," kata Ika saat ditemui Tempo di Gedung Administrasi Pusat rumah sakit tersebut, Jumat, 20 Maret 2020.

Ika ketat memberlakukan penggunaan alat pelindung diri. Petugas medis, di antaranya dokter dan perawat tidak boleh keluar masuk ruang isolasi sembarangan. Mereka harus patuh pada jadwal dengan sistem bergantian. "Kunjungan dokter dan perawat dibuat efektif agar tak boros APD," kata Ika.

Tenaga medis juga tidak boleh seenaknya keluar masuk ruang isolasi. Jadwal masuk petugas medis di ruang isolasi diusahakan bersamaan. Misalnya, pada saat pemeriksaan kondisi vital pasien, petugas kesehatan yang masuk juga sekaligus memberikan makan kepada pasien. Petugas medis yang masuk juga dibatasi.

Petugas gizi juga tidak boleh masuk ke ruangan. Dia hanya memberikan ransum kepada tim medis yang akan masuk ke ruang pasien.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengatakan setidaknya ada 23 tenaga kesehatan yang terpapar Virus Corona atau Covid-19, saat menjalankan tugasnya.

"Penyebabnya karena minimnya APD. Banyak rumah sakit yang tidak menyediakan APD. Tapi petugas kesehatan tetap diminta kerja," ujar Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih, saat dihubungi Tempo, Sabtu malam, 22 Maret 2020. Padahal, jumlah pasien positif Corona terus bertambah.

Hingga Sabtu, 21 Maret 2020, tercatat sudah ada 450 kasus positif dari 17 Provinsi di Indonesia. Angka ini diprediksi akan terus melonjak dalam beberapa pekan ke depan. Namun melonjaknya angka pasien, nyaris tak diimbangi dengan kesiapan pemerintah menyediakan APD yang cukup untuk menangani para pasien.

<!--more-->

Daeng mengatakan saat ini setidaknya telah terkonfirmasi ada 3 dokter dan 1 perawat yang meninggal setelah merawat para pasien Corona. Selain itu, dari informasi yang dihimpun PB IDI puluhan tenaga kesehatan lain juga telah terinfeksi virus ini. "Yang terinfeksi justru banyak yang di (rumah sakit) rujukan. Kondisinya ada yang memprihatinkan di ICU dan memakai ventilator," kata Daeng.

Minimnya, ADP ini juga dikeluhkan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah. Ia mengatakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien Virus Corona, mulai mengalami kelangkaan. Hal ini, kata dia, khususnya terlihat di rumah sakit-rumah sakit non rujukan Virus Corona.

"Untuk rumah sakit-rumah sakit lain terutama di UGD, kamar operasi dan ruang-ruang khusus, dikarenakan kelangkaan APD, dihemat menjadikan standar kualitasnya tidak sesuai. Misalkan masker yang dipakai lebih lama dari seharusnya," kata Harif.

Atas dasar ini, baik Harif maupun Daeng meminta pemerintah agar lebih serius dalam melihat nasib para petugas kesehatan. Bukan tidak mungkin, jika terus dibiarkan, akan lebih banyak petugas kesehatan yang ikut menjadi korban.

Pada Kamis, 19 Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebenarnya telah meminta agar perlindungan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien Virus Corona. Ia pun meminta mereka agar diberi insentif khusus, di tengah banyaknya beban kerja yang mereka tangani saat ini.

"Saya ingin perlindungan maksimal pada para dokter, tenaga medis, dan jajaran di rumah sakit yang layani pasien yang terinfeksi Covid-19," kata Jokowi saat membuka rapat yang disiarkan langsung lewat YouTube resmi Sekretariat Presiden tersebut.

Gayung bersambut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, diketahui telah meneken surat kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanjto, yang isinya meminta agar pesawat TNI mengambil alat-alat kesehatan yang dibeli dari Cina. Pesawat lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur menuju Shanghai, Cina, pada Sabtu lalu.

Dalam surat itu, disebutkan alat-alat kesehatan yang akan diambil dari Shanghai adalah, disposable masks (masker sekali pakai), N95 masks (masker N95), protective clothing (pakaian pelindung), goggles (kacamata pelindung), gloves (sarung tangan), shoe covers (pembungkus sepatu), infrared thermometer (termometer inframerah), dan surgical caps (topi bedah).

<!--more-->

Meski begitu, alkes itu akan digunakan Tim Medis Kementerian Pertahanan dan TNI untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Corona di Indonesia. Tim medis TNI, memang rencananya akan mengambil alih perawatan di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin mendatang.

Setitik harapan baru muncul saat Juru Bicara Pemerintah untuk penanggulangan Virus Corona, Achmad Yurianto, mengatakan 12 juta masker bedah dan 81 masker N95, telah disiapkan pemerintah. Mulai hari ini, institusi kesehatan di daerah, menurut Yurianto, bisa meminta tambahan stok lanngsung kepada pemerintah.

"Nanti silakan end-user, rumah sakit, klinik, yang membutuhkan ini mengajukan lewat Dinas Kesehatan Provinsi," kata Yurianto.

Namun harapan Daeng dan tenaga kesehatan lain tetap tinggi pada pemerintah. Meski di tengah pandemi, ia mengatakan dokter dan perawat siap tetap bekerja selama pelindung diri disediakan pemerintah. "Kami sangat mendesak untuk segera dipenuhi," kata dia.