TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat HAM, Veronica Koman, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mengabaikan data korban operasi militer di Papua yang telah diserahkan tim advokasi. Sebelumnya, beberapa aktivis HAM menyerahkan data orang-orang yang meninggal saat operasi militer di Nduga dan tahanan politik Papua kepada Jokowi di Australia pada Senin, 11 Februari 2020.

“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," kata Veronica melalui siaran persnya, Senin, 11 Februari 2020.

Berikut rincian data yang diberikan oleh tim Veronica kepada Jokowi:

1. Tahanan Politik

Berdasarkan data tersebut, ada 57 tahanan politik yang ditangkap sepanjang 30 Agustus sampai 1 Desember 2019. Enam orang tahanan yang ada di Jakarta sedang menjalani sidang. Salah satunya Surya Anta Ginting, aktivis Papua, yang ditangkap pada September 2019.

Selain enam orang itu, empat orang ditahan di Manokwari, satu orang di Jayapura, dan tujuh orang di Balikpapan. Kemudian, satu orang di Timika, 23 orang di Fakfak, dan 15 orang di Sorong. Mereka semua masih menunggu sidang.

Veronica Koman berujar di awal periode pertamanya pada 2015, Presiden Jokowi membebaskan lima tahanan politik Papua. Hal ini dipandang masyarakat sebagai langkah yang penuh dengan harapan baru bagi Papua. "Namun pada awal dari periode keduanya saat ini, terdapat 57 orang yang dikenakan makar yang sedang menunggu sidang. Langkah ini hanya akan memperburuk konflik di Papua," katanya.

2. Korban Meninggal akibat Operasi Militer di Papua

Tim ini juga menyerahkan nama-nama orang yang meninggal sepanjang 4 Desember 2019 sampai 2 Februari 2020, saat operasi militer di Nduga, Papua. Mereka yang meninggal tak hanya aktivis Papua tetapi juga masyarakat sipil.

Total jenderal, ada 243 orang yang meninggal. Dengan rincian, 38 orang perempuan, 110 orang anak-anak, dan 95 lelaki.

Veronica mengatakan Presiden Jokowi secara langsung telah memegang data nama tahanan dan korban tewas di Papua. "Termasuk nama-nama dari 110 anak-anak dari total 243 sipil yang meninggal, akankah Presiden tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut?” ujarnya.