Kepada Surya Paloh, PKS Minta Omnibus Law Tak Dibahas Serampangan

Rabu, 29 Januari 2020 16:13 WIB

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bersalaman dengan Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyinggung ihwal rencana pembentukan undang-undang omnibus law dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Sohibul mengatakan PKS menilai omnibus merupakan hal penting yang harus ditangani serius. "Masalah omnibus law harus betul-betul ditangani secara baik. Tidak boleh serampangan," kata Sohibul di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Januari 2020.

Sohibul mengatakan omnibus bukan hanya merupakan sesuatu yang baru, tetapi sekaligus bakal menimbulkan banyak perubahan dari sisi legislasi. Aturan sapu jagat ini akan menngabungkan ratusan pasal dari 79 undang-undang. "Karena itu saya tadi sampaikan agar tolong pemerintah di dalam menggulirkan omnibus law ini perlu betul-betul ekstra hati-hati," kata dia.

Sohibul juga menyinggung draf Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja yang sempat beredar di publik. Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat hingga kini belum menerima draf resmi dari pemerintah.

Sohibul mengatakan jangan sampai ada draf yang tak dapat dipertanggungjawabkan sehingga malah menimbulkan persepsi negatif dari publik. Maka dari itu, dia berharap pemerintah mengelola hal ini dengan hati-hati.

Advertising
Advertising

Sohibul juga mengatakan PKS tak mau terjebak pada sesuatu yang sifatnya tidak benar, tak jelas sumbernya, atau hoaks. Itu sebabnya PKS bertanya kepada NasDem sebagai partai koalisi pemerintah yang terlibat dalam penyusunan omnibus law tersebut.

"Kalau itu bisa kita jaga bersama, tentu nanti kami di DPR akan melakukan pembahasan. Jadi kalau draf seperti ini, maka hasilnya nanti harus lebih baik demi kepentingan bersama," kata dia.

Berita terkait

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

2 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

11 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

1 hari lalu

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

3 hari lalu

Profil Indira Chunda Thita, Putri Syahrul Yasin Limpo yang Minta Rp 21 Juta ke Kementan untuk Beli Sound System

Indira Chunda Thita, putri Syahrul Yasin Limpo, memulai karir politik di PAN sebelum melompat ke Partai NasDem.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

3 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya