Mendagri Tito: 497 Kecamatan Akan Jadi Zona Penyangga Pertahanan

Jumat, 17 Januari 2020 15:48 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengatakan akan membangun 497 kecamatan di daerah untuk menjadi zona penyangga atau buffer zone. Seluruh daerah tersebut telah masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atas usulan Kemendagri.

"Akan kita bangun kecamatan itu supaya berkembang sesuai dengan visi bapak presiden membangun dari perbatasan, dari pinggiran, sekaligus manjadi buffer zone buat kita, bemper, untuk pertahanan," kata Tito saat ditemui di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2020.

Hal ini pula yang dilaporkan Tito kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, saat ia berkunjung. Tito mengatakan ini adalah salah satu dari tiga tugas yang diemban Kemendagri sebagai kepala badan nasional pengelola perbatasan.

"Tugas dari kemendagri yang portfolio sebagai kepala badan nasional pengelola perbatasan, tugasnya tiga," kata Tito.

Dua tugas lain itu adalah membersihkan garis demarkasi border barat laut Indonesia dan mengelola pos perbatasan lintas batas nasional. "Ketiga membangun daerah perbatasan," kata Tito.

Advertising
Advertising

BNPP adalah badan memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator dan badan yang mensinkronkan berbagai pembangunan daerah-daerah pinggiran dari berbagai kementerian atau lembaga.

Berita terkait

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

5 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

5 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

6 hari lalu

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

Apa itu Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha yang batal diberikan kepada Gibran?

Baca Selengkapnya

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

6 hari lalu

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

Alasan kenapa Gibran tak terima Satyalencana.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

19 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

33 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Ambil Kewenangan Pemda

33 hari lalu

Mendagri Tito Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Ambil Kewenangan Pemda

Tito mengatakan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditentukan atau ditetapkan oleh presiden.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Pastikan Tak Ada Intervensi Pemerintah dalam Pemilu 2024: Hanya Dukungan

36 hari lalu

Mendagri Tito Pastikan Tak Ada Intervensi Pemerintah dalam Pemilu 2024: Hanya Dukungan

Mendagri menjelaskan peran dan dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya