PKS Minta Kader yang Datang Reuni 212 Tak Bawa Atribut Partai

Minggu, 1 Desember 2019 21:54 WIB

Reuni Akbar 212 digelar di Monas pada Ahad, 2 Desember 2018 untuk memperingati Aksi 212 yang dilakukan pada dua tahun sebelumnya. Massa dari sejumlah ormas menggelar reuni akbar 212 di Monas, yang diisi dengan acara salat tahajud, salat subuh berjamaah, serta zikir, salawat, dan mendengarkan ceramah Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mengatakan mendukung reuni 212 yang digelar Senin, 2 Desember 2019. Mereka meyakini aksi ini merupakan gerakan sosial atas dasar kesadaran keagamaan dan kebangsaan.

"Karena itu selain reuni, PKS mendorong gerakan 212 proaktif memberikan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan riil umat dan bangsa dalam berbagai bidang," kata Mustafa dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 1 Desember 2019.

Atas dasar itu, Mustafa mengatakan PKS mempersilakan para anggota dan simpatisannya, untuk hadir dan mensukseskan Maulid Akbar dan Reuni 212 tersebut. Para kader dan simpatisan, kata Mustafa, diharapkan dapat berbaur dan menyambung silaturahmi dengan para peserta di lapangan.

Meski begitu, Mustafa menegaskan agar para kader dan simpatisan tak memakai atau membawa atribut PKS dalam aksi"Sejalan dengan itu, kami juga minta keluarga besar PKS membawa Bendera Merah Putih dan tidak memakai baju PKS dan atribut-atribut partai lainnya," kata Mustafa.

Mustafa tak menjelaskan lebih lanjut alasan yang membuat PKS melarang penggunaan atribut itu. Meski begitu, ia mengatakan PKS berharap aksi ini dapat menjadi ajang peneguhan kebersamaan keumatan dan kebangsaan, menguatkan rasa saling memiliki NKRI, mengukuhkan kebersamaan dalam menjayakan Indonesia, dan meningkatkan rasa saling percaya antar sesama anak bangsa,

Selain itu, Mustafa juga menyatakan apresiasinya terhadap Pemprov DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia, serta pemerintah pusat yang telah memberikan izin pelaksanaan Maulid Akbar dan Reuni 212. Meski begitu, ia meminta agar seluruh peserta aksi tetap berada di jalur yang sesuai Undang-Undang dan tak melanggar hukum.

"Kami juga meminta agar semua pihak waspada jika ada pihak-pihak yang menjadikan acara ini untuk tujuan di luar memperkuat kebersamaan keumatan dan kebangsaan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Berawal dari 2016, kegiatan yang dinamakan Aksi 212--dari akronim tanggal dan bulan--mampu menghimpun sejumlah besar umat Islam. Namun sebagian kalangan mengkritiknya bermuatan politik dan digunakan sebagai alat untuk motif tertentu setiap tahunnya.

Berita terkait

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

11 jam lalu

243 Orang Daftar ke Golkar untuk Pilkada Sumut, Ijeck Sebut Penjaringan Lewat 3 Tahapan Survei

Golkar melakukan survei untuk mengetahui nama-nama tokoh yang punya peluang paling kuat untuk menang dalam Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

16 jam lalu

Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Suara partai anggota Koalisi Perubahan pada Pileg 2024 menjadi modal pertama untuk menatap Pilkada Aceh.

Baca Selengkapnya

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

18 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

PKS tengah mendatangi tokoh-tokoh potensial yang punya peluang untuk diusung di Pilkada Sumut.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

1 hari lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

2 hari lalu

PKS Sebut NasDem Bakal Bergabung Usung Imam Budi Hartono-Ririn A Rafiq di Pilkada Depok

PKS dan Golkar akan berkoalisi di Pilkada Depok dengan mengusung pasangan Imam Budi Hartono - Ririn Farabi A Rafiq. NasDem dikabarkan akan bergabung.

Baca Selengkapnya

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

3 hari lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

4 hari lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

4 hari lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya