Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) turut bertanggung jawab dalam menangani isu radikalisme.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, banyaknya sekolah yang segregatif atas identitas tertentu menyebabkan anak didik bisa berpikiran sempit ketika bertemu dengan keberagaman. Baginya, ini jadi tantangan Mendikbud Nadiem Makarim.
"Enggak hanya beri ruang agar guru bisa kreatif. Itu penting. Tapi di tengah, yang dikatakan Presiden Jokowi sendiri, kita menghadapi gelombang pasang radikalisme, harusnya Mendikbud melakukan itu. Lebih penting Kemendikbud dari Kemenag. Jauh lebih penting," kata Anam kepada Tempo pada Kamis, 28 November 2019.
Anam mengatakan, narasi pendidikan yang inovatif mestinya turut menumbuhkembangkan sikap-sikap baik dan toleran agar menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Dengan begitu, radikalisme akan otomatis semakin sempit.
"Ngapain bikin SKB soal ASN? Sekolah itu jantung masa depan. Kemendikbud. Bukan Polisi, bukan Kemenag. Tapi Kemendikbud. Jantungnya di situ," kata Anam.
Nadiem Makarim: Perubahan dalam Merdeka Belajar Butuh Keberanian Besar
5 hari lalu
Nadiem Makarim: Perubahan dalam Merdeka Belajar Butuh Keberanian Besar
Dalam perayaan Hardiknas 2024, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan transformasi dalam kebijakan Merdeka Belajar butuh risiko dan keberanian besar.
