Keputusan Puspom TNI dan Puspomad TNI yang tidak memproses pidana Mayor Dedi Hasibuan akan dianggap sebagai pembenaran atas aksi intimidasi.

Menurut Luhut Pangaribuan, tidak dibenarkan Mayor Dedi Hasibuan yang tidak berprofesi sebagai advokat namun bertugas menjadi advokat.

PBHI menekankan pentingnya tindakan tegas dalam menghadapi pelanggaran hukum dan profesionalitas yang terjadi dalam kasus Mayor Dedi Hasibuan.

Julius mengatakan pernyataan Kababinkum TNI soal kasus Mayor Dedi Hasibuan sebagai hal yang kontroversial dan memperkeruh situasi.

Imparsial mengkritik pernyataan Kababinkum di konferensi pers soal kasus Mayor Dedi Hasibuan yang mengeruduk Polrestabes Medan

Demokrat mengapresiasi dan menyambut baik putusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali yang diajukan Moeldoko.

Mayor Dedi Hasibuan memaksa penangguhan penahanan kepada kerabatnya yang menjadi tersangka dalam kasus TNI geruduk polisi.

Mayor Dedi Hasibuan meminta bantuan hukum ke TNI untuk keponakannya, unjuk kekuatan ke Polrestabes Medan, hingga membentak Kasatreskrim.

TNI menilai tindakan Mayor Dedi Hasibuan dengan menggeruduk Polrestabes Medan melanggar prosedur.

Kresno mengatakan berdasarkan pemeriksaan terhadap peristiwa ini, Mayor Dedi Hasibuan meloncati tahapan prosedural atau ada kesalahan prosedural.