TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) menegaskan penunjukan menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus bersih dari aktor yang diduga terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Harus bersih. Jokowi harus perhitungkan tidak menempatkan orang seperti Wiranto dalam kabinetnya. Termasuk Prabowo, dia bertanggung jawab atas kasus penghilangan orang secara paksa," kata Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma di kantornya pada Senin, 21 Oktober 2019.

Feri menjelaskan, selain bebas dari dugaan keterlibatan kejahatan kemanusiaan, menteri baru Jokowi harus bebas korupsi, kejahatan lingkungan, dan berpihak pada pemenuhan HAM.

Menurut dia, kabinet yang harus diprioritaskan oleh Jokowi adalah orang-orang berlatar belakang profesional, paham dengan keadaan dan mandat tupoksi dari masing-masing kementerian.

"Tentu kita berharap ke depannya pemerintah ini adalah yang mengerti persoalan dan mampu melaksanakannya. Kalau Kemenkopolhukam, tentunya yang mengerti tentang politik dan HAM, bukan yang dari unsur militer," kata dia.

Feri khawatir jika Menkopolhukam diisi oleh orang militer zama Orde Baru, terutama yang memiliki catatan dengan rezim terdahulu. Menurut dia, figur itu dapat menutup ruang terhadap penyelesaian kasus terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. "Semoga persoalan-persoalan bisa diselesaikan Jokowi dan tidak ada persoalan kemanusiaan baru dalam kebijakan dan tindakan aparat pemerintah," katanya.