Presiden terpilih Republik Indonesia, Joko Widodo menyalami relawan bersama anaknya Gibran Rakabuming saat bersiap menuju gedung DPR RI untuk melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Joko Widodo mengatakan akan memangkas jumlah eselon sebagai bentuk reformasi birokrasi. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato pelantikannya di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahad, 20 Oktober 2019.
Menanggapi pidato presiden, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berujar ada pilihan yang lebih baik dari sekedar memangkas eselon. "Kalau mau efisien dan efektif, biasanya yang Lebih baik adalah merombak business process. Bukan memangkas pejabat," kata Bivitri kepada Tempo.
Menurut Bivitri, memangkas pejabat tanpa perubahan business process hanya akan membuat organisasi mengalami goncangan. "Tapi lagi-lagi, belum tentu sustainable," ujarnya.
Lebih lanjut Bivitri berharap, rencana Presiden Jokowi tak hanya berhenti pada persoalan eselon saja. "Tapi memang ada kajian soal business process di masing-masing lembaga," katanya.
