Ketua DPP NasDem Tak Setuju Jika Semua Partai Jadi Koalisi Jokowi

Kamis, 17 Oktober 2019 18:36 WIB

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan usai melakukan pertemuan di kediaman Surya Paloh di Kawasan Permata Hijau, Jakarta, Ahad, 13 Oktober 2019. Dalam keterangannya, Surya mengatakan tidak mempermasalahkan jika Gerindra bergabung ke koalisi Jokowi. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menyatakan partainya tak sepakat jika tak ada oposisi dalam Pemerintahan Joko Widodo atau menjadi koalisi Jokowi.

"Nanti Pak Jokowi dijerumuskan karena enggak ada yang mengontrol," ujar Irma di kantor Parameter Politik Indonesia, Jakarta Selatan pada Kamis, 17 Oktober 2019.

Irma menampik bahwa pernyataan itu diungkapkan karena NasDem takut jatah kursi menteri partainya diambil partai lain yang akan bergabung belakang. "Kami mendukung tanpa syarat kok, enggak dikasih satu pun juga enggak apa-apa," ujar Irma.

NasDem, kata dia, hanya tidak nyaman kalau tidak ada checks and balance jika semua partai masuk masuk ke koalisi pemerintah. "Ini berbahaya. Ya, kalau 1-2 partai boleh lah gabung, tapi kalau semua jangan lah," ujar Irma.

Sejauh ini, Gerindra yang memberi sinyal kuat akan merapat ke pemerintahan. Belakangan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Plesir yang dilakukan menjelang pelantikan presiden-wakil presiden serta kabinet ini pun dianggap sebagai upaya Gerindra meluluhkan koalisi Jokowi agar bisa masuk ke pemerintahan.

Advertising
Advertising

Beberapa partai koalisi pengusung Jokowi yang dikunjungi Prabowo mengisyaratkan tak setuju Partai Gerindra bergabung dan mendapatkan jatah di kabinet. Salah satunya adalah Golkar.

Usai Prabowo menyambangi kantor DPP Golkar, dua hari lalu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut kerjasama yang mungkin antara Golkar dan Gerindra ialah di parlemen. Dia menolak bicara soal kabinet dengan alasan hal itu merupakan domain Presiden Jokowi.

"Tadi disampaikan Pak Prabowo bahwa kami punya banyak kesamaan, dan tentu dalam konteks-konteks yang kami bicarakan adalah konteks parlemen," kata Airlangga di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi Jakarta Barat, Selasa, 15 Oktober 2019.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily secara terpisah pun menilai idealnya Partai Gerindra sebagai pihak yang kalah dalam pemilu presiden tetap menjadi oposisi ketimbang merapat ke koalisi pemerintah.

“Dalam konteks demokrasi tentu pihak yang kalah semestinya menjadi kelompok oposisi. Idealnya seperti itu,” ujar Ace dijumpai di Cikini, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.

Berita terkait

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

20 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

4 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

17 jam lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya