Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 19 September 2019. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi salah satu diantaranya menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan UU KPK yang diteken DPR pada 17 September 2019 lalu harus diundangkan dengan pemberian nomor. Hal ini dilakukan karena UU itu otomatis berlaku pasca 30 hari disahkan.
"Berdasarkan ketentuan konstitusional, UU itu berlaku dan wajib diundangkan. Berarti hari ini harus ada nomor karena sudah berlaku. Jadi enggak boleh lewat. Enggak boleh lambat lagi administrasinya," ujar Refly kepada Tempo Kamis pagi, 17 Oktober 2019.
Refly menjelaskan, meski nantinya UU KPK sudah diberi nomor, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) KPK tetap bisa dikeluarkan Presiden.
"Perpu enggak digantungkan pada pemberlakuan UU KPK. Jadi kalau hari ini berlaku ya Perpu bisa dikeluarkan kapan pun. Itu teknis hukumnya. Bahkan Perpu bisa dikeluarkan setelah UU ada nomernya," ujarnya.
UU KPK yang baru itu hari ini otomatis menggantikan UU Nomor 30 Tahun 2002. Hingga saat ini sejumlah pihak dan masyarakat sipil masih menunggu sikap tegas dari Presiden terkait penerbitan Perpu atas UU KPK yang dianggap melemahkan kerja pemberantasan korupsi.
