H-5 Pelantikan Jokowi, Siapa Sinyal Menteri dari PDIP?

Selasa, 15 Oktober 2019 09:11 WIB

Presiden Jokowi (kiri) menerima potongan tumpeng pada perayaan hari ulang tahun Presiden RI V sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang ke-72 di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019. Terlihat dalam foto putri Megawati, Puan Maharani (kanan) yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang H-5 pelantikan presiden-wakil presiden, belum juga jelas siapa yang akan mengisi kabinet Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. Namun partai-partai telah melempar sinyal pos kementerian apa saja yang diinginkan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikabarkan tetap mengincar sejumlah pos yang sudah menjadi portofolionya sejak 2014, yakni kursi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Posisi Mendagri disebut-sebut akan diisi oleh Bambang Wuryanto, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.

Terkait hal ini, Bambang cuma mesem-mesem. "Siapa tahu kalau nanti aku jadi Mendagri, atau Menteri Desa, atau Menteri Sosial," kata Bambang beberapa waktu lalu. Bambang mengklaim belum mengetahui nomenklatur dan portofolio yang didapat di kabinet Jokowi nanti.

PDIP juga dikabarkan masih mengincar posisi Menteri Hukum dan HAM. Dalam beberapa kesempatan, Bambang juga melempar sinyal soal posisi menteri untuk Yasonna H Laoly, mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundangan DPP PDIP.

"Infonya Pak Yasonna (Ketua Komisi III), ya kalau nanti jadi menteri lagi piye? Lah iya, kalau jadi menteri lagi gimana? Kita kan enggak tahu, kita enggak tahu lapangannya kayak apa," kata Bambang dalam kesempatan berbeda.

Dalam kesempatan lain sebelumnya, PDIP beberapa kali juga melempar sinyal ingin menempati pos kementerian yang bersentuhan langsung dengan rakyat, yakni Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian. Kementerian Desa saat ini diisi kader Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan Kementerian Pertanian dikabarkan bakal menjadi jatah Partai Gerindra jika mereka bergabung ke kabinet.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO

Berita terkait

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

25 menit lalu

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

52 menit lalu

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

2 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

3 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

5 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

15 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

16 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

16 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

16 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

16 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya