INFO NASIONAL — Penurunan jumlah penduduk miskin di desa lebih cepat dibanding di kota. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya pendapatan per kapita penduduk di desa. Semua itu berkat keberhasilan program transmigrasi. Demikian dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putra Sandjojo, dalam Konggres Nasional Transmigrasi pertama di kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa, 17 September 2019.

Konggres bertema “Restorasi Transmigrasi 4.0 Untuk Mewujudkan SDM Mandiri dan Sejahtera” itu diikuti 350 peserta dan dihadiri banyak sekali tokoh daerah, seperti Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka KGPA Paku Alam X, mantan Menko Kesra, Prof. Haryono Suyono, para rektor perguruan tinggi, Direktur Bank Mandiri, Alexandra, serta 1.200 mahasiswa yang memenuhi tribun Gedung Graha Sabha Pramana UGM.

Eko menunjukkan salah satu keberhasilan program transmigrasi di Sumba. Dengan menggandeng pihak swasta, daerah Sumba yang tandus dan berbukit-bukit kini tampak hijau semua. Hamparan luas lahan di sana ditanami tebu oleh para transmigran. “Program ini dilakukan tanpa APBN satu sen pun,” katanya.

Berkat program itu pula, daerah transmigrasi di Sumba mampu menghasilkan produksi gula 150 ribu ton per tahun. Sementara pendapatan keluarga transmigran di sana mencapai Rp 85 juta per tahun atau Rp 7 juta per bulan. “Daerah yang tadinya sangat miskin, dengan program transmigrasi bisa kita naikkan ke kelas menengah,” ujar Menteri Desa, Eko Putra Sandjojo.

Program seperti itu juga dilakukan di banyak tempat. Menteri menyebutkan, daerah Tulang Bawang tahun depan akan menjadi penghasil udang terbesar.

Keberhasilan program transmigrasi ini tak terlepas dari peran pihak lain yang selama ini diajak berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan PDTT, yaitu pemerintah daerah, kalangan akademisi, perbankan, usahawan dan media. Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerima Policy Brief Ketransmigrasian dari Wakil Rektor UGM Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi, Supriyadi.

Sebelumnya, dalam sambutan tertulisnya, Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X, menyatakan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pada proses pelaksanaan transmigrasi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Rinomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Oleh karena itu, Pemda DIY sangat mendukung terlaksananya program transmigrasi. Dalam satu dasa warsa terakhir (2010-2019) telah ditempatkan transmigran asal DIY sebanyak 1305 KK dengan tujuan Sumatra (313 KK), Kalimantan (623 KK), dan Sulawesi (369 KK). Sambutan tertulis Sultan tersebut dibacakan Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka KGPA Paku Alam X.

Konggres juga menghadirkan sejumlah pembicara. Di antaranya Bupati Muna, Laode Muhamad Rusman Emba, Direktur PT Gunanusa Era Mandiri, Ivan Cokro, Corporate Secretary PT Tempo Intimedia, M Taufiqurahman, Guru Besar UPN Veteran Jawa Timur bidang Agribisnis, Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto MP. (*)