Ilustrasi penyegelan KPK. Dok.TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta- Menjelang habis masa jabatan periode 2014-2019 para anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembahasan revisi UU KPK atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam Rapat Paripurna hari ini, Kamis, 5 September 2019, DPR menyepakati revisi UU KPK adalah usul inisiatif DPR.
"Apakah pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI?" tanya Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang mempimpin sidang di Gedung DPR.
Kontan para peserta Rapat Paripurna menjawab, "Setujuuu!" Utu pun mengetuk paluk satu kali
Pengambilan keputusan dilakukan setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan atas revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR. Namun, pandangan tak dibacakan melainkan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan sidang.
Ada enam poin krusial yang disepakati dalam revisi UU KPK.
Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Sedangkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Kedua, penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK. Ketiga, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana.
Keempat, setiap instansi, kementerian, lembaga wajib menyelenggarakan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara (LHKPN) sebelum dan setelah berakhir masa jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK
Kelima, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK dibantu oleh organ pelaksana pengawas.
Adapun yang terakhir, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.
Penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK dan diumumkan kepada publik.
Penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK dapat dicabut kembali apabila ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan.
