RUU SDA, Rapat Paripurna DPR Dihadiri 286 Anggota Dewan

Reporter

Antara

Editor

Purwanto

Selasa, 3 September 2019 11:51 WIB

Pimpinan DPR Bambang Soesatyo (kiri), Agus Hermanto (kedua kanan), dan Utut Adianto (kedua kiri) menerima Laporan Hasil Pembahasan RAPBN 2019 saat rapat paripurna ke-30 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta -Rapat Paripurna VI DPR RI pada Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2019 sampai 2020, Selasa, hanya dihadiri 286 orang dari 560 anggota DPR RI.

"Rapat hari ini sudah ditandatangani oleh 286 dari 560 anggota DPR RI serta dihadiri seluruh fraksi di DPR RI," kata Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Dengan kehadiran sebanyak 286 anggota DPR itu, kata Utut, sudah memenuhi syarat dibukanya Rapat Paripurna DPR.

Oleh karena itu, Utut langsung menyatakan bahwa rapat paripurna tersebut dibuka dan terbuka untuk umum.

"Perkenankan kami dari meja pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna Ke-6, Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2019 s.d. 2020, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna VI Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2019 s.d. 2020 dengan mengagendakan pengambilan keputusan beberapa rancangan undang-undang (RUU).

Pertama, rapat paripurna tersebut akan mengagendakan pembicara tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya Air.

Kedua, pembicara tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pekerja Sosial.

Agenda ketiga adalah pendapat fraksi-fraksi atas RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Berita terkait

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

33 hari lalu

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

34 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

34 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

34 hari lalu

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

34 hari lalu

Revisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Dengan terlaksananya perubahan kedua UU Desa tersebut, beberapa poin substansi pasal-pasal lain juga mengalami perubahan, seperti soal dana desa.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

34 hari lalu

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.

Baca Selengkapnya

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah

37 hari lalu

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah

8 fraksi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada fase 1000 hari pertama kehidupan dibawa ke Paripurna

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

43 hari lalu

Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat

Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

44 hari lalu

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna

Baca Selengkapnya

PKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?

57 hari lalu

PKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?

Anggota Fraksi PKS, PKB, dan PDIP kompak mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sementara Anggota Fraksi PPP bilang begini.

Baca Selengkapnya