TEMPO.CO, Surabaya - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan penanganan polisi dalam menangkap 43 mahasiswa Papua di asrama melanggar prosedur. “Polisi tak mengindahkan tata cara penangkapan,” kata Koordinator KontraS Surabaya Fatkhul Khoir di kantornya, Selasa, 20 Agustus 2019.

Menurut Khoir, sejumlah prosedur yang dilanggar polisi antara lain melakukan upaya paksa kepada mahasiswa, padahal status mereka masih saksi. Selain itu, tidak ada surat panggilan pertama hingga ketiga seperti lazimnya memanggil saksi atau tersangka.

Sehingga KontraS Surabaya akan melaporkan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Sandi Nugroho ke Direktorat Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Timur. “Polisi langsung menerobos masuk asrama, menangkap paksa disertai kekerasan dan lontaran gas air mata. Akibatnya, beberapa mahasiswa luka-luka,” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Sandi Nugroho mengatakan tak masalah dilaporkan KontraS ke propam. Menurut Sandi, dia tidak alergi terhadap kritik. “Alhamdulillah kalau mau dilaporkan, namanya manusia tentu tak ada yang sempurna. KontraS tentu sedang menjalankan tugas, sama dengan kami juga menjalankan tugas,” kata Sandi di Gedung Negara Grahadi Surabaya Selasa.

Namun Sandi menampis polisi melanggar prosedur saat menangkap 43 mahasiswa di dalam asrama. Selain telah membawa surat perintah perintah penggeledahan, polisi juga telah melakukan upaya persuasif sejak pukul 10.00 hingga 17.00, Sabtu, 17 Agustus.

“Kami telah minta bantuan RT, RW, Lurah, Camat, hingga perkumpulan warga Papua di Surabaya agar mahasiswa mau kooperatif, namun ditolak. Akhirnya kami melakukan penegakan hukum sebagai upaya terakhir,” kata Sandi.

Menurut Sandi, upaya paksa dilakukan untuk menindaklanjuti laporan gabungan ormas yang menyebutkan adanya bendera merah putih dibuang ke selokan pada 16 Agustus yang diduga dilakukan mahasiswa Papua.

Polisi, kata Sandi, ingin mengklarifikasi benar tidaknya laporan soal bendera jatuh di asrama Mahasiswa Papua. Semula, kata Sandi, polisi hanya ingin membawa 15 mahasiswa yang ditengarai terlibat. Namun karena seluruh asrama ingin dibawa, akhirnya semua diangkut ke kantor polisi. “Namun setelah kami periksa, mahasiswa kami kembalikan lagi karena kurang bukti. Kami juga menegakkan azas praduga tak bersalah,” katanya.