DPR Tetap Proses Hasil Kerja Pansel Calon Anggota KPI

Selasa, 9 Juli 2019 07:49 WIB

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) memperlihatkan kualitas tayangan televisi di Tanah Air masih di bawah standar kualitas KPI.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat akan tetap menindaklanjuti hasil kerja Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022. Komisi yang mengurusi urusan penyiaran ini bakal tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap nama-nama yang disodorkan Pansel, kendati ada temuan Ombudsman ihwal maladministrasi.

Baca: Ombudsman Beberkan 4 Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota KPI

"Ombudsman menyatakan itu karena ada pengaduan publik, tapi bagaimana pun kami harus menghormati kerja Pansel ini," kata anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.

Andreas mengatakan Pansel memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja peserta seleksi yang lolos untuk disodorkan kepada pemerintah dan DPR. Dengan begitu proses fit and proper test harus segera digelar kendati ada pihak yang tak puas dengan hasil kerja Panitia Seleksi.

"Bahwa kemudian ada yang tidak puas dengan kerja pansel tapi ya itulah. UU mengatur bahwa DPR ini lembaga yang harus memutuskan, dan pemerintah dalam hal Presiden menyerahkan kepada satu panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi terhadap mereka yang dicalonkan atau mencalonkan diri," ujarnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menyampaikan bahwa ada maladministrasi dalam proses seleksi calon anggota KPI Pusat 2019-2022 oleh Pansel. Temuan ini dilaporkan kepada Ketua Komisi I DPR yang membidangi informasi dan informatika.

"Kami menyampaikan hasil investigasi atau hasil pencarian data kami terkait dengan proses seleksi anggota KPI. Ada maladministrasi," kata Adrianus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.

Baca: 34 Calon Anggota KPI Jalani Uji Kepatutan dan Kelayakan di DPR

Ketua dan seorang anggota Pansel, yakni Ahmad Ramli dan Yosep Adi Prasetyo, belum merespons Tempo untuk mengkonfirmasi pernyataan Ombudsman ini. Anggota Pansel lainnya, Dadang Rahmat Hidayat mengaku baru mengetahui adanya temuan Ombudsman tersebut. "Saya malah baru tahu," kata dia.

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

10 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

13 jam lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

2 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya